Penyebab Banjir Kemang Menurut Dinas SDA DKI Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Sumber Daya (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan, penyebab terjadinya banjir di Ibu Kota lantaran kiriman air dari hulu yang disertai curah hujan ekstrem. Sehingga, sungai yang ada di Jakarta pun ikut meluap dan berakibat terjadinya banjir di sejumlah lokasi, seperti Kemang, Jakarta Selatan.

"Selain kiriman dari hulu, di sini (Jakarta) juga cuaca hujan kemarin cukup ekstrem sangat tinggi," kata Juaini di Gedung DPRD DKI, Senin (22/2).

Juaini menjelaskan, akibat kondisi tersebut sungai maupun kali yang ada jadi meluap. Salah satunya adalah Kali Krukut yang mengalir di wilayah Kemang. Luapan itu pun menimbulkan banjir yang cukup tinggi.

"Kemarin rata-rata sungai yang ada di situ sudah meluap semua, Kali Mampang, Kali Krukut. Sehingga saluran-saluran yang muaranya ke sungai itu enggak bisa masuk," ungkap dia.

Menurut Juaini, untuk mengantisipasi hal serupa kembali terjadi, pihaknya akan terus melanjutkan program gerebek lumpur. Tujuannya, untuk menambah daya tampung sungai dan saluran yang ada.

Selain itu, sambung dia, Dinas SDA DKI juga akan melanjutkan program drainase vertikal atau sumur resapan. Sehingga dapat menampung dan mengurangi debit air hujan yang ada di lokasi tersebut.

"Drainase vertikal selama ini dicanangkan gubernur tetap harus kita lanjutkan karena menampung dan mengurangi daripada debit air hujan yang masuk ke lokasi di situ," tutur dia.

Menurut Juaini, di Jakarta Selatan, khususnya lokasi yang kerap terjadi genangan air, sudah terdapat beberapa titik sumur resapan. Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci mengenai jumlah sumur resapan itu.

"Sudah ada, di beberapa tempat di (Jakarta) Selatan itu tetap ada," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah memberikan solusi lain terkait pencegahan banjir di wilayah Kemang. Salah satunya adalah meninggikan turap yang ada di lokasi tersebut.

"Di Kemang turap yang ada di sana memang harus ditinggikan. Salah satu solusinya ya, masih banyak solusi lainnya," ujar Ida.

Ida pun meminta agar seluruh pihak, baik pemerintah pusat maupun Pemprov DKI bersinergi untuk menangani banjir di Ibu Kota. Selain itu, ia juga berharap agar Pemprov DKI dapat melakukan evaluasi besar terhadap penanganan banjir yang ada.

"Harapan kita ada evaluasi besar yang dilakukan Pemda DKI. Misalkan gini, 2020 akhir kemarin kan banjir besar. Harusnya kan ada evaluasi banjir besar karena apa. Nah, ini dorongan kita agar mereka menyelesaikan itu," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kondisi curah hujan yang terjadi di Ibu Kota merupakan di luar kendali Pemprov DKI. Namun, Anies menyebut, jika curah hujan dibawah 100 milimeter per hari, maka pihaknya akan memastikan tidak terjadi genangan maupun banjir.

"Jadi saya ingin garis bawahi, bahwa curah hujan di luar kendali kita, dan seperti yang saya sampaikan, kapasitas (sistem drainase) kita sampai dengan 100 milimeter, kalau di bawah 100 milimeter tidak boleh ada genangan dan banjir," kata Anies di Rawa Buaya, Jakarta Barat, Senin (22/2).

"Tapi kalau di atas 100 mm, maka, kita akan harus secepatnya mengeringkan. Harus secepatnya memastikan surut," imbuhnya.

Anies menuturkan, instruksi itupun diikuti oleh seluruh jajaran Pemprov DKI. Ia mencontohkan, yakni RT 02/RW 01, Kelurahan Rawa Buaya, Jakarta Barat.

Dia menjelaskan, saat banjir pada Sabtu (20/2) kemarin terjadi di wilayah tersebut akibat limpahan air dari Kali Mokevart. Namun, begitu kapasitas air di kali kembali normal, sebanyak 24 pompa dikerahkan agar banjir dapat segera surut. "Sehingga hari Senin pagi semua sudah bisa beraktivitas seperti semula," ujarnya

Pengamat Tata Kota, Nirwono Yoga mengatakan, Gubernur DKI Jakarta harus segera membuat pelebaran Kali Krukut dan pembangunan waduk baru di Kemang. Hal ini harus dilakukan agar tidak ada lagi luapan air di wilayah Jakarta Selatan.

"Untuk kasus Kali Krukut dan Kemang maka yang harus dilakukan adalah pelebaran Kali Krukut, pembangunan waduk baru di Kemang, memperbesar saluran air serta meninjau dan membatasi izin pembangunan di wilayah Kemang," katanya saat dihubungi Republika, Senin (22/2).

Kemudian, ia melanjutkan efisiensi penggunaan lahan ini harus dimaksimalkan. Misalnya, tidak ada lagi izin pembangun rumah yang boros lahan, batasi pembangunan gedung bertingkat, optimalkan pembangunan waduk baru dan penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kemang.

"Hal ini harus segera ditindaklanjuti dengan cepat. Kalau tidak, luapan air akan semakin banyak dan berdampak pada masyarakat juga. Ini bahaya," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika