IHRAM.CO.ID, OTTAWA — Dalam sebuah pemungutan suara di kabinet Kanada, mayoritas anggota parlemen menyatakan mosi tidak mengikat yang menuduh China melakukan genosida terhadap Muslim Xinjiang. Namun demikian, pemerintahan PM Trudeau yang dihadiri Menteri Luar Negerinya, Marc Garneau, abstain dalam pemungutan suara Senin lalu itu.

"Sangat memalukan bahwa Justin Trudeau dan pemerintah Liberal terus menolak menyebut tindakan mengerikan Partai Komunis China itu sebagai genosida," kata O'Toole dikutip dari Saudi Gazette, Rabu (24/2).

Karenanya, O’Toole akan terus mendesak pemerintahan Trudeau agar mendukung keputusan mayoritas parlemen Kanada tersebut, terlepas dari adanya peran oposisi. Dia menyebut, pemerintahan Trudeau setidaknya perlu mendukung keputusan tersebut sebagai ungkapan simbolik, yang tidak menjadi kebijakan pemerintah.

Pengesahan mosi tersebut, dilakukan lebih dari sebulan setelah pemerintah AS membuat keputusan yang sama oleh Menteri Luar Negeri AS saat itu, Mike Pompeo. Dia mengumumkan, dunia sedang menyaksikan upaya sistematis untuk menghancurkan Uighur oleh negara partai China.

Dalam mosi tersebut, mereka juga menyerukan Komite Olimpiade Internasional untuk memindahkan Olimpiade Musim Dingin 2022 dari Beijing.

Dengan adanya pemungutan suara parlemen itu, Kanada menjadi negara pertama yang semi-resmi mendukung seruan agar Beijing dicabut dari Olimpiade Musim Dingin 2022. Tuntutan itu dibuat, mengingat pelanggaran HAM berat yang dilakukan Pemerintah Cina di Xinjiang.

Terlebih, ada lebih dari 100 organisasi HAM yang bergabung menuntut boikot politik di Olimpiade yang akan dihelat Februari tahun depan itu. Mosi Parlemen Kanada itu, diperkirakan bisa menekan pemerintahan Trudeau ke depannya agar memperkuat sikap terhadap Cina.

Dalam beberapa waktu terakhir, hubungan diplomatik kedua negara masih bersitegang. Utamanya, saat Kanada menangkap Chief Financial Officer Huawei Meng Wanzhou atas nama AS, dan penahanan balasan Cina pada Michael Kovrig dan Michael Spavor atas tuduhan spionase.

Sejauh ini, Pemerintah China memang telah berulang kali membantah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas Muslim di Xinjiang.