Venezuela Usir Delegasi Uni Eropa
Pengusiran delegasi sebagai tanggapan atas sanksi baru Uni Eropa terhadap Venezuela
REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Venezuela mengusir Kepala Delegasi Uni Eropa, Isabel Brilhante sebagai tanggapan atas sanksi baru yang diberlakukan oleh Uni Eropa. Dalam siaran televisi nasional, Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza mengatakan, Brilhante memiliki waktu 72 jam untuk meninggalkan Caracas.
"Hari ini, atas keputusan Presiden Nicolas Maduro, kami telah menyampaikan kepada Isabel Brilhante yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi ketua delegasi Uni Eropa di Venezuela, sebuah deklarasi sebagai 'person non-grata'," ujar Arreaza, dilansir Aljazirah, Kamis (25/2).
Pada Senin (22/2), Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepada 19 pejabat Venezuela yang dituduhnya "merongrong hak pemilihan oposisi" dan "pelanggaran serius hak asasi manusia" di negara itu. Saksi itu terdiri dari pembekuan aset dan larangan perjalanan. Sanksi ini dijatuhkan setelah sekutu Maduro memenangkan pemilihan legislatif pada Desember. Oposisi Venezuela menyatakan ada kecurangan dalam pemilihan legislatif tersebut. Uni Eropa mengatakan, sanksi itu dapat diubah dan tidak dimaksudkan untuk memberikan efek kemanusiaan.
"Langkah-langkah yang ditargetkan ini dirancang untuk tidak memiliki efek kemanusiaan yang merugikan atau konsekuensi yang tidak diinginkan bagi penduduk Venezuela, dan dapat dibatalkan," kata dewan Uni Eropa dalam sebuah pernyataan.
Uni Eropa menyesalkan keputusan Venezuela yang mengusir kepala delegasi Uni Eropa. Langkah tersebut merusak upaya Uni Eropa untuk mendukung negosiasi dan dialog di negara yang dilanda krisis itu.
“UE sangat menyesalkan keputusan otoritas Venezuela yang menyatakan Kepala Delegasi UE di negara itu sebagai persona nongrata. Ini hanya akan mengarah pada isolasi internasional lebih lanjut di Venezuela. Kami menyerukan agar keputusan ini dibatalkan," ujar juru bicara UE untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Nabila Massrali.
Pemimpin oposisi Juan Guaido mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela pada 2019, dan memboikot pemilihan legislatif. Di bawah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump, AS mengakui Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela. Uni Eropa pada awal Januari mencabut pengakuannya atas Guaido sebagai presiden sementara setelah pemungutan suara. Hal itu menyebabkan Guaido kehilangan posisinya sebagai ketua Majelis Nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika