Soal Pasokan Vaksin, Wapres: Kita Patut Bersyukur

Wapres menilai ketersediaan vaksin Covid-19 di Indonesia berkat diplomasi gigih.

MUKHLIS JR/ANTARA
Petugas menyemprotkan cairan desinfektan kontainer berisi vaksin COVID-19 setibanya, di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung, Jawa Barat. Ilustrasi
Rep: Fauziah Mursid Red: Yudha Manggala P Putra

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia patut bersyukur soal ketersediaan vaksin saat ini. Menurutnya pasokan vaksin di Tanah Air masih lebih baik dari sejumlah negara lain yang masih mengalami kesulitan.

Ma'ruf mengatakan itu saat menutup acara the International Conference Tackling The Covid-19 Pandemic: Health, Economics, Diplomacy and Social Perspectives yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Padjajaran, Kamis (25/2).

"Dalam kaitan itu kiranya kita patut bersyukur bahwa Indonesia berada dalam situasi yang lebih baik, melalui diplomasi dan kerja sama internasional yang gigih Indonesia berhasil mengamankan ketersediaan vaksin Covid-19 yang mencukupi seluruh kebutuhan kita," kata Ma'ruf.

Wapres menjelaskan, ketersediaan vaksin Covid-19 dalam situasi pandemi yang melanda seluruh dunia merupakan persoalan serius tersendiri. WHO kata Ma'ruf, bahkan melaporkan per akhir Januari 2021, masih ada 130 negara belum mendapatkan akses terhadap vaksin Covid-19. "Mayoritasnya adalah negara sedang berkembang," kata Ma'ruf.

Bahkan, persoalan itu juga dialami beberapa negara maju. Hal ini karena sebagian negara maju pun belum mampu memastikan ketersediaan vaksin bagi seluruh warganya.

Namun, Indonesia kata Ma'ruf, telah berkomitmen untuk membantu negara-negara sahabat di kawasan yang membutuhkan vaksin Covid-19. Hal ini didukung dengan telah ditunjuk Menteri Luar Negeri RI sebagai Co-Chair dari Global Alliance for Vaccine and Immunization atau GAVI dalam menjalankan peran aktif diplomasi khususnya dalam program penyediaan vaksin Covid-19 bagi seluruh negara di dunia secara setara.

Karena itu, ketersediaan vaksin ini diharapkan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat dengan mengikuti program vaksinasi nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 vaksinasi bersifat wajib bagi setiap warga negara Indonesia yang namanya terdaftar dalam register Kementerian Kesehatan dan memenuhi syarat medis.

Pemerintah menargetkan program vaksinasi bagi sekitar 182 juta penduduk dan diharapkan selesai dalam 1 tahun.

Ia mengatakan, vaksin telah didistribusikan ke semua daerah, dan pelaksanaan vaksinasi pun telah dimulai sejak tanggal 13 Januari untuk tenaga kesehatan dan lansia. Sedangkan, vaksinasi bagi masyarakat umum dijadwalkan dimulai pada bulan April tahun ini.

"Berdasarkan pengalaman pribadi dapat saya pastikan bahwa vaksin yang saat ini digunakan pemerintah aman karena telah teruji secara ilmiah baik di Indonesia maupun di berbagai negara, sesuai standar organisasi kesehatan dunia (WHO), dan telah dinyatakan halal oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia)," kata Ma'ruf.

"Insya Allah akan tercipta kekebalan komunal atau herd immunity sehingga kita akan dapat mengurangi dan mengendalikan penyebaran wabah Covid-19 dengan lebih baik," ujar Ma'ruf lagi.


BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
Berita Terpopuler