Wapres: Penyelesaian Muamalat dengan Tetap Jaga Independensi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan dorongan untuk menyelamatkan Bank Muamalat harus dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip independensi. Melalui Juru Bicaranya Masduki Baidlowi, Wapres mengatakan Pemerintah mempercayakan ke semua pihak yang terlibat dalam penyelamatan Bank Muamalat.

"Wapres juga menyadari persoalan yang berkaitan dengan bank Muamalat itu kan sedang ditangani oleh pihak-pihak dari negara, jadi independensi dari itu kan Wapres tidak boleh mengganggunya," ujar Masduki saat dihubungi pada Kamis (11/3).

Karena itu, meski mendorong berbagai upaya penyelesaian, Wapres tetap menjaga batas kewenangan negara terhadap Muamalat."Jadi Wapres tau mana garis batas yang harus ditangani oleh negara dan mana perhatian khusus wapres, kira-kira seperti itu," ujarnya.

Masduki mengatakan, sebagai salah satu pendiri Bank Muamalat, Wapres memiliki perhatian besar kepada bank pertama syariah di Indonesia tersebut. Selain itu, Wapres banyak mendapatkan aspirasi itu dari berbagai pihak terkait penyelesaian Bank Muamalat.

Karena itu, Wapres menyambut baik rencana Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang menjadikan penyelesaian Bank Muamalat menjadi salah satu program strategisnya. Namun, Jubir memastikan upaya penyelesaian ini, Wapres menerima jajaran menteri tidak dalam tugas pemerintahan tetapi sebagai pengurus MES.

"Memang ketika menerima pengurus MES, Pak Erick Thohir ini bukan sebagai Menteri BUMN tapi sebagai Ketua MES, dia memang mau menjadikan bank Muamalat ini salah satu program bagaimana diselesaikan," ujarnya.

Karenanya, Wapres mempersilahkan MES melaksanakan program kerjanya tersebut. Sedangkan Pemerintah mengawal penyelesaian Bank Muamalat sesuai kapasitasnya.

"Jadi ya monggo kata Wapres, silakan. tapi kan tetep saja program MES ini adalah suatu program tidak ada hubunganya dengan negara kan. MES ini kan organisasi biasa kan. nah negara, tetap dengan aturannya dan independensinya dalam kebijakan-kebijakan yang terbaik buat negara dan terbaik ke muamalat," ungkapnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan Wapres dengan jajaran pengurus MES, Selasa (9/3) lalu, Wapres mendorong berbagai upaya penyelesaian Bank Muamalat. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Pengurus Harian MES Erick Thohir yang juga Menteri BUMN dalam laporannya ke Wapres, mengatakan, langkah jangka pendek MES salah satunya terkait penyelamatan Bank Muamalat.

Erick menyebut, sudah ada pertemuan dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait upaya penyelamatan Bank Muamalat.

“Kami sudah ada kesepakatan-kesepakatan bagaimana penyelamatan Bank Muamalat ini,” ungkap Erick.

Rencananya, BPKH akan menyuntikkan modal Rp3 triliun kepada Bank Muamalat dalam bentuk investasi tier 1 lewat penambahan saham Rp1 triliun dan investasi tier 2 bernilai Rp2 triliun dalam bentuk sukuk subordinasi (subdebt).

Ikuti Whatsapp Channel Republika