IHRAM.CO.ID, YANGON - Militer Myanmar yang kini tengah berkuasa menuduh pemimpin sipil Aung San Suu Kyi secara ilegal menerima dana 600 ribu dolar AS dan 11 kilogram emas. Tuduhan ini dianggap paling kuat dilontarkan militer sejak kudeta 1 Februari.

Namun demikian, tidak ada bukti yang dibeberkan mengenai dana ilegal itu. Seorang anggota parlemen dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi pun langsung membantah tuduhan tersebut.

Tuduhan bahwa Suu Kyi menerima uang tunai 600 ribu dolar AS dan 11 kilogram emas dilontarkan oleh mantan menteri utama Yangon, Phyo Mien Thein. Juru bicara junta Brigjen Zaw Min Tun mengatakan, bahwa Mien Thein telah memberinya pembayaran. Komite antikorupsi dilaporkan sedang menyelidiki.

Namun hal ini dibantah oleh seorang anggota parlemen dari NLD. "Tidak jarang melihat fitnah terhadap politisi dan upaya untuk menghancurkan partai sementara anak muda yang tidak bersalah dibunuh di depan umum," kata Aye Ma Ma Myo kepada Reuters seperti dikutip laman BBC, Jumat (12/3).

Jenderal Zaw Min Tun juga menuduh Presiden Win Myint dan beberapa menteri kabinet melakukan korupsi. Tuduhan pungutan liar yang dikeanakan pada Kamis adalah yang paling serius sejauh ini. Nilai emas yang menurut militer dia terima secara ilegal kira-kira 450 ribu poundsterling.

NLD pimpinan Suu Kyi menang telak dalam pemilihan tahun lalu, tetapi militer mengklaim pemilihan itu curang. Pengamat internasional independen telah membantah klaim militer. Menurut pengamatan tidak ada penyimpangan terhadap pemilihan umum November lalu.

Sementara itu Suu Kyi masih ditahan selama lima pekan. Lokasinya hingga kini masih dirahasiakan. Pemimpin de facto itu juga menghadapi beberapa tuduhan termasuk menyebabkan ketakutan dan kewaspadaan, kepemilikan peralatan radio secara ilegal, dan melanggar pembatasan Covid-19.

Myanmar masih berada dalam situasi tidak kondusif yang diwarnai oleh gelombang protes jalanan sejak militer menguasai dan menahan Suu Kyi. PBB, AS dan sejumlah negara lain mengutuk pembunuhan warga sipil dalam tindakan keras terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta di Myanmar, dan meminta pihak berwenang untuk menahan diri.