Pemerintah Matangkan Rencana untuk Wisma Atlet Hambalang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mematangkan rencana penggunaan lahan Wisma Atlet Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagai pusat pelatihan atlet senior. Rencana ini masuk dalam pembahasan desain besar (grand design) olahraga nasional yang rapatnya dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (15/3) pagi.

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menjelaskan, nantinya fasilitas olahraga yang dibangun di atas lahan yang sempat jadi objek perkara korupsi itu akan digunakan untuk pelatihan lanjutan bagi atlet yang rampung menyelesaikan pendidikan keolahragaan di Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Cibubur.

"Selanjutnya usia SMA kita akan Dorong ke Cibubur tempat SKO kita sekarang dan nanti juga kita sedang mempertimbangkan untuk bisa melihat Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet-atlet kita yang sudah siap untuk bisa bertanding," kata Zainudin usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (15/3).

Selain melanjutkan pembangunan fasilitas pelatihan olahraga di Hambalang, Zainudin menambahkan, pemerintah juga berencana membangun 10 sentra pemusatan latihan di beberapa daerah. Pemerintah juga akan fokus untuk menggali potensi atlet usia sekolah dasar (SD) dengan melalui mekanisme seleksi yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Wacana pemanfaatan lahan Hambalang ini sebenarnya sudah lama dibicarakan. Pada pertengahan 2020 lalu, Menpora Zainudin juga sempat menyampaikan bahwa Presiden Jokowi sudah memberikan arahan untuk memanfaatkan kembali lahan yang sempat jadi objek kasus korupsi tersebut.

"Memang tahun-tahun sebelumnya menjadi masalah, tapi tahun ini sudah dapat izin bahwa presiden sudah memberi arahan," kata Zainudin saat itu.

Lahan di Hambalang, menurut Zainudin, nantinya bakal dimanfaatkan sebagai lokasi penempatan atlet lanjutan yang telah menyelesaikan pembinaan di Sekolah Khusus Olahraga (SKO) di Cibubur, Jakarta. Meski sudah mendapatkan restu dari presiden, Zainudin mengaku pihaknya masih perlu berdikusi panjang dengan berbagai pihak untuk membahas kelanjutan pembangunan proyek Hambalang yang mesti didesain ulang itu.

Kemenpora akan menyerahkan sepenuhnya proses pembangunan fisik Hambalang kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Bagaimana pengerjaannya tentu kami tidak akan kerjakan sendiri. Sebisa mungkin kami hindarkan dari pekerjaan fisik. Kami akan serahkan (pengerjaan) ke PUPR," kata dia.

Pembangunan proyek Hambalang juga sebetulnya sudah mendapatkan lampu hijau dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilanjutkan sejak 2015 lalu. Bahkan, Kemenpora juga sudah mulai membicarakannya bersama Kementerian PUPR.

Namun, menurut Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto, pembicaraan soal rencana kelanjutan pembangunan itu mesti terhenti akibat perhatian pemerintah yang saat ini masih terfokus pada penanganan Covid-19. Megaproyek Hambalang sudah terbengkalai sejak 2011 karena terbelit kasus korupsi yang menyeret menpora kala itu, Andi Alfian Mallarangeng.

Pembangunan megaproyek senilai lebih dari Rp 2 triliun itu juga melanggar Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sehingga masih perlu dilakukan audit fisik oleh Kementerian PUPR.

Ikuti Whatsapp Channel Republika