Legislator: tak Ada Larangan Mudik Munculkan Kekhawatiran
Tak adanya larangan mudik dikhawatirkan akan menimbulkan lonjakan kasus Covid-19
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah mengkaji ulang terkait kebijakan mudik lebaran 2021. Ia khawatir tidak adanya larangan mudik lebaran menimbulkan terjadinya lonjakan kasus Covid-19.
"Angka kasus baru Covid-19 di Indonesia masih tinggi, bahkan, angka kematiannya jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia. Selain itu, pengalaman kita menunjukkan bahwa terjadi lonjakan kasus, setiap kali terjadi mobilitas masyarakat pada saat liburan panjang," kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Rabu, (17/3).
Netty memaparkan, berdasarkan laporan Satgas Penanganan Covid-19, kasus kematian meningkat 74,80 persen pada periode 22-28 Februari 2021. Penyebab tingginya angka kematian Covid-19 erat kaitannya dengan kebijakan testing, tracing dan treatment yang masih lemah. "Kebijakan 3T sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan Covid-19 masih lemah," ujarnya.
Ia menambahkan, angka testing untuk Indonesia seharusnya mencapai 200-300 ribu per hari. Pemerintah diminta belajar dari pengalaman India yang mampu menekan angka Covid-19 secara drastis akibat gencarnya testing yang mereka lakukan.
"Dengan kondisi masih lemahnya kebijakan 3T dan tingginya angka kematian, bagaimana mungkin pemerintah memberi kelonggaran mobilitas masyarakat melalui ketiadaan pelarangan mudik lebaran," ucapnya.
Selain itu, wakil ketua fraksi PKS itu memandang penerapan prokes 3M semakin mengendur, begitu juga kebijakan PPKM skala mikro yang pelaksanaannya makin tidak jelas.Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar mempertimbangkan kembali semua aspek secara komprehensif sebelum memutuskan melarang atau membolehkan mudik lebaran. "Pertimbangkan kembali semua aspeknya. Jangan sampai kita menyesal di akhir," ungkapnya.
Ia berharap agar program vaksinasi yang sedang berjalan tidak dijadikan dalih untuk merasa aman dan mengabaikan prokes serta pembatasan mobilitas penduduk. Apalagi menurutnya realisasinya masih jauh dari target.
Ikuti Whatsapp Channel Republika