Sidang Warga Kanada di China Digelar Tertutup
Warga Kanada dituduh melakukan kegiatan spionase di China
REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Sidang Michael Kovrig, warga negara Kanada yang didakwa pasal spionase setelah ditahan pada Desember 2018 lalu digelar tertutup. Sidang itu digelar beberapa hari setelah Amerika Serikat (AS) mengangkat persoalan ini dalam pertemuan bilateral dengan China di Alaska.
Sebelumnya charge d'affaires Kedutaan Besar Kanada di Beijing, Jim Nickel, mengatakan ia berharap dapat masuk ke ruang sidang. Sidang warga negara Kanada yang didakwa tuduhan serupa, Michel Spavor yang dijadwalkan Jumat (26/3) mendatang di gedung pengadilan di Dandong juga akan digelar tertutup.
Kovrig dan Spavor ditangkap tidak lama setelah Kanada menahan CFO Huawei Meng Wanzhou atas surat penangkapan dari AS. Beijing berulang kali menegaskan penangkapan dua warga Kanada itu tidak ada hubungannya dengan penahan Meng yang sedang menjalani sidang ekstradisi ke AS.
Nickel mengatakan sidang Kovrig sudah dimulai tapi ia tidak mendapat akses dengan alasan keamanan nasional. Jelang sidang dimulai diplomat dari lebih 20 negara termasuk AS sudah berada di lokasi.
"Presiden AS Joe Biden dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken sudah mengatakan dalam kasus Michael Kovrig dan Michael Spavor, Amerika Serikat akan memperlakukan mereka seperti warga Amerika," kata charge d'affaires Kedutaan Besar AS di China William Klein, Senin (22/3).
Diplomat Kanada dan diplomat dari negara lain dilarang menghadiri sidang Spavor. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan lemahnya transparansi mengenai kasus ini 'benar-benar tidak bisa diterima'.
Pengamat mengatakan vonis dua orang itu tampaknya dapat memfasilitasi kesepakatan diplomatik hingga mereka dibebaskan dan dipulangkan ke Kanada. Angka putusan bersalah pengadilan China di atas 99 persen.
"Michael dan Michael Spavor dua orang warga Kanada yang tak bersalah yang terjebak perselisihan politik yang besar," kata Vina Nadjibulla, istri Kovrig.
"Penahanan mereka tidak adil dan fokus kami tetap mengamankan kebebasan mereka," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika