Langgar Prokes, Toko dan Mal di Solo Diberi Surat Peringatan
Satpol PP Solo keluarkan belasan surat peringatan kepada toko dan mal
REPUBLIKA.CO.ID, SOLO - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solo mengeluarkan belasan Surat Peringatan (SP) kepada toko (tenant) maupun pengelola pusat perbelanjaan lantaran melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Belasan SP tersebut dikeluarkan dalam 10 hari terakhir menjelang perayaan Idul Fitri 1442 H.
Kepala Satpol PP Kota Solo, Arif Dharmawan, menyatakan telah mengerahkan personel yang dibantu dari TNI dan Polri untuk melakukan penegakan protokol kesehatan di pusat-pusat perbelanjaan. Satpol PP juga sudah berkoordinasi dengan masing-masing pengelola pusat perbelanjaan agar disiplin menerapkan protokol kesehatan.
"Di mal, pusat perbelanjaan dan sebagainya itu khususnya 10 hari menjelang Lebaran itu luar biasa terjadi kerumunan, protokol kesehatannya tidak dijaga," kata Arif kepada wartawan, Kamis (13/5).
Satpol PP beserta tim gabungan rutin melakukan patroli di pusat-pusat perbelanjaan. Jika ditengarai adanya kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan, maka akan dilakukan penegakan. "Jika memang melanggar ya pengelola tetap kami berikan SP," ujarnya.
Arif menyebut, sudah ada beberapa toko dan pengelola pusat perbelanjaan yang dikenakan SP. Jumlahnya sekitar belasan. Bahkan, ada beberapa toko yang ditutup sementara lantaran melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
"Sudah kami berikan SP pelanggaran-pelanggaran kemarin. Tenant iya, pengelola iya, karena secara umum itu di bawah pengelola. Kalau terjadi pelanggaran tetap kami tutup tenantnya, tapi untuk pelanggaran secara umum kan manajemen perlu diperingatkan," terangnya.
Di samping itu, tim gabungan juga memperingatkan mengenai adanya batasan pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas yang ada. Penegakan lainnya termasuk mengatur alur keluar masuk bagi para pengunjung.
Di saamping itu, Satpol PP Solo juga memberikan SP kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran protokol kesehatan, terutama kegiatan buka bersama. Kebanyakan pelaku usaha melakukan pelanggaran berupa menyediakan hiburan musik langsung (live music). Padahal rumah makan dilarang menyediakan live music.
"Jadi pelanggarannya rumah makan live music, kerumunan dan tidak bermasker. Tidak bermasker ini khususnya pedagang langsung kami berikan SP," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika