DPR Minta Pemerintah Edukasi Masyarakat soal Vaksin Covid
Jangan sampai ada lagi modus pemalsuan seperti kasus tes covid di Kualanamu.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, meminta Pemerintah, khususnya Kementerian BUMN, tak sekedar melakukan pengadaan, namun bisa memastikan vaksin covid-19 benar-benar terdistribusi kepada masyarakat yang membutuhkan.
Ia juga meminta agar sosialisasi dan edukasi mengenai vaksin ini semakin diperkuat. Sebab ada beberapa jenis vaksin covid-19 yang masuk ke Indonesia. “Seharusnya, tenaga kesehatan (Nakes) dan masyarakat sudah bisa memahami jenis dan karakternya. Ini sangat diperlukan sekarang,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/5).
Deddy mengingatkan hal tersebut menyusul ditemukannya kejadian pidana terkait tes covid di Bandara Internasional Kualanamu. Hingga Kepolisian yang menemukan adanya dokter di Medan dan Jakarta yang mengambil jatah vaksin gratis untuk masyarakat, yang kemudian memperjualbelikannya.
Deddy mengatakan dengan adanya kasus tersebut maka harus dapat dipastikan kualitas vaksin. “Jangan sampai ada modus pemalsuan seperti kasus tes covid di Kualanamu. Jika ini terulang maka akan sangat memalukan jika nanti ada kasus seperti vaksin covid yang ternyata diisi oleh oknum dengan air mineral,” katanya mengingatkan.
Selanjutnya, politisi asal Pematang Siantar Sumatera Utara itu, mempertanyakan kejelasan program pemerintah untuk memantau secara ketat distribusi vaksin yang memiliki barcode tertentu.
Jika saja itu dilaksanakan dengan benar, ia yakin, takkan mungkin sampai ada dokter yang mengambil jatah vaksin gratis untuk masyarakat biasa, lalu memperjualbelikannya. Kemungkinan dibeli oleh warga yang kaya raya.
"Jadi harusnya vaksin ini termonitor terus. Buat apa pakai barcode kalau tak bisa memonitor vaksinnya. Pakai teknologi bisa kok itu," kata Deddy.
Sementara sebagai legislator yang mewakili daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara, Deddy sempat bicara soal pentingnya memperhatikan vaksinasi di wilayah perbatasan.
Sebab Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan setidaknya tiga negara. Sehingga mobilitas orang keluar dan masuk sangatlah tinggi. Dan tak mengherankan jika sudah ada laporan mengenai warga yang terjangkit virus mutasi dari India.
"Jadi tolong diperhatikan daerah transit seperti ini untuk mendapatkan prioritas vaksinasi," kata Deddy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika