IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VIII DPR RI menyatakan akan mendukung apa pun kebijakan pemerintah perihal penyelenggaraan pelayanan ibadah haji tahun 2021.

"Maka kami, akan mendukung, akan mem-backup, dan sama-sama bertanggung jawab apa pun keputusan pemerintah Indonesia terhadap kebijakan haji tahun ini," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto dalam rapat dengar pendapat bersama Kementerian Agama di Jakarta, Senin (31/5).

Pemerintah Arab Saudi sampai saat ini belum menyampaikan ketetapan mengenai penyelenggaraan pelayanan bagi jamaah haji dari luar negeri, khususnya Indonesia. Komisi VIII DPR memberikan kesempatan kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodomengenai kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji tahun 2021.

Yandri berpendapat, pemerintah Indonesia tidak dalam posisi bersalah kalau tahun ini terpaksa harus membatalkan rencana pemberangkatan jamaah haji ke Tanah Suci.

"Sepertinya jamaah haji belum tentu berangkat di tahun ini. Saya kira bila ini terjadi (pembatalan pemberangkatan) ini kesalahannya bukan di Indonesia jika Saudi menutup akses bagi jemaah haji di luar 11 negara," katanya.