Anggota DPR: Tingkatkan Digitalisasi Awasi Subsidi Elpiji

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam, mengemukakan Pertamina perlu meningkatkan implementasi mekanisme dan sistem digitalisasi dalam rangka memperkuat pengawasan terhadap penyaluran program subsidi elpiji tiga kilogram.

"Saya selalu menekankan ini zaman digital. Tolong, kalau Pertamina masuk 500 besar perusahaan terbaik di dunia, masuk ke digitalisasi penyaluran digital tiga kilogram tersebut," kata Syaikhul Islam dalam rilis di Jakarta, Selasa (1/6).

Menurut Syaikhul Islam, Pertamina perlu meningkatkan pengawasan program subsidi elpiji tiga kilogram melalui sistem digitalisasi karena setiap tahun kerap terjadi persoalan penyaluran subsidi gas seperti pengoplosan hingga kelangkaan kuota. Hal tersebut, lanjutnya, berdampak pada kerugian negara maupun masyarakat karena gas subsidi elpiji tiga kilogram yang dioplos tersebut dipindahkan ke gas elpiji 12 kilogram yang dijual dengan harga nonsubsidi.

Sebelumnya, pemerintah telah menyalurkan 2,4 juta metrik ton gas elpiji ukuran tiga kilogram kepada masyarakat hingga April 2021 dengan realisasi penyerapan anggaran subsidi mencapai Rp15,04 triliun. "Realisasi penyaluran dari bulan Januari hingga April 2021 sebesar 32,21 persen dari kuota nasional sebesar 7,5 juta metrik ton. Total realisasi ini sedikit lebih rendah dari kuota per bulan yang direncanakan, yaitu 99,81 persen," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/5).

Dia juga menjelaskan khusus penyaluran elpiji tiga kilogram pada Maret telah melebihi kuota yang ditetapkan ketimbang pada Januari, Februari, dan April. "Hal ini disebabkan jumlah hari penyalurannya lebih banyak, yaitu 27 hari dan adanya penambahan jumlah pangkalan untuk mengejar target One Village One Outlet (OVOO)," kata Tutuka.

Sementara itu terkait perkembangan harga jual eceran berbanding harga keekonomian elpiji tiga kilogram, rata-rata subsidi harga tahun 2021 berdasarkan perhitungan nilai subsidi hasil audit BPK dibagi dengan volume hasil audit BPK adalah sebesar Rp 8.781 per kilogram. Harga tersebut mengalami kenaikan sebesar 64,3 persen dari tahun sebelumnya.

Sedangkan harga keekonomian yang sudah termasuk margin agen ditambah PPN adalah Rp 12 ribu per kilogram di mana harga jual eceran adalah Rp 4.250 per kilogram. Sepanjang 2021, pagu subsidi untuk elpiji tiga kilogram adalah senilai Rp 36,56 triliun. Pada tahun lalu, subsidi elpiji tiga kilogram tercatat mencapai Rp 40,25 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika