Komisi IX Desak Lockdown Pulau Jawa

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menilai, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarajat (PPKM) mikro gagal dalam menahan laju kasus Covid-19. Terutama di tiga provinis dengan angka kasus yang tinggi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Masih tingginya kasus positif itu, ia mendesak untuk diterapkannya kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau lockdown. Agar Indonesia tidak lumpuh seperti India, akibat pandemi yang tak dapat tertangani dengan baik.

"Presiden Jokowi perlu menerapkan PSBB secara nasional atau setidaknya lockdown di Pulau Jawa, yang berimplikasi pada penutupan secara total terhadap sekolah, pusat perbelanjaan, dan perkantoran," ujar Charles lewat keterangan tertulisnya, Senin (28/6).

Menurutnya, jika pembatasan mobilitas tak dilakukan di hulu, maka penambahan kapasitas fasilitas kesehatan sebanyak apapun tak dapat mengatasi kasus Covid-19 yang terus bertambah. Apalagi, tidak semua provinsi memiliki fasilitas kesehatan yang sama.

"Kita tentu tidak ingin, jika tanpa pembatasan sosial besar-besaran, provinsi lain seperti di Indonesia timur yang BOR (bed occupancy rate) faskesnya saat ini masih hijau menjadi kacau balau, seperti faskes Pulau Jawa sekarang," ujar Charles.

Terus meningkatnya kasus Covid-19, ditakutkannya para tenaga kesehatan (nakes) tak dapat membendung pasien yang terus berdatangan. Untuk itu, perlu segera diberlakukannya PSBB, agar melonjaknya kasus Covid-19 dapat diredam sedini mungkin.

"Jangan sampai ini semakin gawat dan akhirnya kita tersapu banjir bandang, yang sebenarnya sudah kita ketahui ancamannya, tapi telat kita tanggulangi," ujar Charles.

Lonjakan kasus yang sangat tajam dalam beberapa hari ini sebelumnya membuat sejumlah kalangan mendesak agar pemerintah memberlakukan lockdown. Meskipun begitu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan tetap melanjutkan pelaksanaan kebijakan PPKM mikro di berbagai daerah di Indonesia.

Presiden menginstruksikan, agar kepala daerah mempertajam implementasi dari kebijakan ini sehingga laju penularan kasus dapat ditekan. Jokowi beralasan, PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat dilakukan saat ini karena dinilai dapat mengendalikan penularan wabah Covid-19 tanpa mematikan ekonomi rakyat.

"Jika PPKM mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali. Persoalannya, PPKM mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat," ujar Jokowi dalam pernyataannya, Rabu (23/6).

Ikuti Whatsapp Channel Republika