Legislator: Aturan PPKM Darurat Harus Dipatuhi Semua Pihak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat wilayah Jawa dan Bali, untuk menekan penyebaran Covid-19. Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo, mengingatkan pelaksanaan PPKM darurat harus diiringi ketegasan menegakan aturan bagi para pelanggar.

"Pemerintah daerah dibantu dengan aparatur negara harus mampu menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Aturan harus dijalankan dan dipatuhi oleh semua pihak," katanya dalam webinar Alinea Forum bertema "Strategi Mewujudkan 2 Juta Dosis Vaksinasi Covid-19", Kamis (1/7).

Seperti diketahui, PPKM Darurat di Jawa-Bali akan dilaksanakan mulai 3 Juli hingga 20 Juli. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, ditunjuk sebagai koordinator pelaksana.

Pada kesempatan sama, Juru bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi, pemerintah juga menggenjot target vaksinasi menjadi 2 juta per hari pada Agustus mendatang sebagai upaya lain penanganan pandemi. Agar rencana berjalan lancar, syarat penyuntikan sesuai domisili dalam kartu tanda penduduk (KTP) dihapus.

"Sudah dapat melakukan vaksinasi tanpa harus menyertakan surat keterangan domisili," katanya pada kesempatan sama. Selain itu, mendorong unit pelaksana teknis vertikal Kemenkes, seperti rumah sakit umum pusat (RSUP), Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan politeknik kesehatan, menjadi sentra vaksinasi.

Kendati begitu, masyarakat diminta untuk tetap membawa KTP ketika hendak vaksinasi. Pasalnya petugas membutuhkan nomor induk kependudukan (NIK) untuk membuat laporan mengenai masyarakat yang telah menerima vaksin.

Stategi lainnya adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui sentra vaksinasi secara khusus untuk daerah urban. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu pergi jauh untuk datang ke sentra vaksinasi karena sudah tersebar di seluruh provinsi untuk mendekatkan masyarakat pada pelayanan vaksinasi.

Upaya lainnya adalah menyediakan petugas vaksinasi keliling (mobile) pada tingkat RT/RW. "Strategi ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama RT/RW. Nanti akan diumumkan setelah ada jadwal vaksinasinya untuk warga setempat," ucapnya.

Kerja sama dengan pihak swasta juga akan terus ditingkat. Di antaranya dengan mempercepat proses vaksinasi kepada kelompok sasaran melalui program Gotong Royong.  Di sisi lain, Kemenkes terus memperkuat kerja sama dengan TNI, Polri, dan BUMN dalam upaya mempercepat pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.  

"Kerja sama itu juga berkontribusi terhadap peningkatan percepatan penyuntikan dosis," ucapnya.

Rahmad Handoyo optimistis target 2 juta vaksinasi per hari bisa terealisasikan. Kendati begitu, menurutnya, faktor keberhasilan vaksinasi sangat dipengaruhi logistik.  Hal tersebut nantinya dapat dibantu dengan dukungan organisasi masyarakat yang dapat dioptimalkan untuk mencapai target angka 2 juta vaksinasi. Untuk golongan anak-anak sendiri, dapat dilakukan dengan kolaborasi bersama sekolah-sekolah secara teknis.

Selain hal-hal di atas, Rahmad juga menyampaikan perlu ada edukasi masyarakat mengenai keterbatasan vaksin serta untuk tidak memilah-milah vaksin. Keputusan pemerintah sendiri berdasarkan evaluasi menyeluruh. 

Sementara Epidemiolog FKM UI Tri Yunis Miko Wahyono berharap agar negara mempunyai logistik yang cukup kuat untuk memperluas cakupan vaksinasi. Padahal hal itu penting untuk merealisasikan target 2 juta dosis vaksin per hari pada Agustus. 

"Sepertinya Indonesia masih bermasalah dalam pengadaan logistik vaksin untuk kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika