DPR: Proyek Penugasan Lebih Tepat untuk Kementerian Teknis
BUMN akan lebih baik jika melakukan aksi korporasi yang murni secara bisnis.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Nusron Wahid menilai, BUMN terbebani dengan sejumlah penugasan yang diberikan, meski mendapatkan penyertaan modal negara (PMN). Nusron meyakini BUMN akan lebih baik jika melakukan aksi korporasi yang murni secara bisnis.
Nusron mengatakan selama ini BUMN terpaksa menjalankan penugasan meski secara bisnis tidak menguntungkan. Padahal, ucap Nusron, BUMN juga dituntut untuk tidak rugi.
"Saya paham betul kalau teman-teman BUMN dikasih kesempatan memilih, mereka lebih setuju dan senang pendekatan bisnis murni, tidak mau melaksanakan PMN penugasan," ujar Nusron saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/7).
Nusron menyebut penugasan pemerintah seharusnya jangan dibebankan kepada BUMN, melainkan menjadi tanggung jawab kementerian teknis. Nusron mengatakan BUMN tak perlu menjadi investor, melainkan cukup sebagai kontraktor dalam setiap penugasan pemerintah.
"Ini seharusnya lebih masuk dan lebih simpel seandainya proyek (penugasan) ini dilakukan dalam bentuk pendekatan proyek pemerintah seperti dilakukan Kementerian PUPR atau kementerian lain," sambung Nusron.
Nusron meyakini skema ini akan lebih menguntungkan dan menyehatkan kondisi perusahaan ketimbang harus menjadi investor dan menggarap setiap penugasan pemerintah.
"Karena ini dipaksa untuk melaksanakan investasi, maka mau tidak mau mereka berdarah-darah, banyak mereka berpuasa, sebetulnya dari sisi pekerjaan untung, tapi akibat investasi jadi rugi," kata Nusron.
Kendati begitu, Nusron mengaku mendukung pemberian PMN yang diberikan kepada BUMN untuk menunaikan tugas negara dalam sejumlah pembangunan strategis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika