Luhut Minta Maaf ke Rakyat, Bagaimana Nasib PPKM Darurat?

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar

Menggelar konferensi pers secara daring pada Sabtu (17/7) malam, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan minta maaf jika pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat hingga saat ini belum optimal. Namun, sebagai koordinator PPKM Jawa-Bali, ia juga meminta masyarakat kompak dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali ini masih belum optimal," ujar Luhut dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (17/7).

Luhut menegaskan, bersama jajaran kementerian lainnya akan terus bekerja untuk mencegah penyebaran varian Delta virus Covid-19 di Indonesia. Kebijakan lain yang akan membantu masyarakat juga akan terus diberikan oleh pemerintah.

"Akan terus bekerja keras untuk memastikan penyebaran varian Delta ini bisa diturunkan," ujar Luhut.

Namun, ia meminta juga kekompakan masyarakat dan semua pihak dalam menghadapi permasalahan ini bersama.

"Kalau kita tidak kompak, kita tidak satu, tidak akan bisa kita selesaikan. Ini nanti bisa turun, bisa muncul lagi nanti kalau kita tidak disiplin," ujar Luhut.

Ia mengajak semua pihak untuk bersama pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Luhut mengingatkan agar situasi saat ini tak dijadikan sebagai alat politisasi.

"Jadi kata kunci semua saya himbau kepada masyarakat, pada semua kita, jangan kita politisasi ini (pandemi Covid-19). Mari kita bekerja bersama," ujar Luhut .

Terkait PPKM Darurat, meski sebelumnya Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut telah diperpanjang, Luhut mengatakan, hasil evaluasi terhadap kebijakan tersebut baru akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keputusan diperpanjang atau tidaknya PPKM Darurat baru akan diketahui 2-3 hari ke depan.

"Kami sedang melakukan evaluasi terhadap apakah PPKM dengan jangka waktu dan apakah dibutuhkan perpanjangan lebih lanjut. Kami akan laporkan kepada Bapak Presiden, saya kira dalam 2-3 hari ke depan akan kita umumkan secara resmi," ujar Luhut.

Selanjutnya, ia menjelaskan dua indikator yang menjadi bahan evaluasi PPKM Darurat. Yakni, angka penambahan kasus dan tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR).

In Picture: RSUD Jayapura Penuh, Pasien Dirawat Hingga di Luar Ruangan

Luhut mengeklaim pemberlakuan PPKM Darurat sejauh ini menghasilkan kemajuan untuk menurunkan mobilitas masyarakat. Menurutnya, itu merupakan bagian dari upaya untuk menurunkan penyebaran varian Delta virus Covid-19.

"Ada berbagai kemajuan dalam hal penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Hasil monitoring kami terhadap indikator Google traffic, Facebook mobility, dan indeks cahaya malam telah terjadi penurunan yang cukup signifikan," ujar Luhut.

Sebagai koordinator PPKM Darurat, ia menjelaskan bahwa penurunan mobilitas masyarakat tersebut memberikan harapan dalam menahan laju penularan varian Delta Covid-19. Hal ini juga didukung oleh data penurunan kasus positif Covid-19 dalam beberapa hari terakhir.

"Ini terus terang saja memberikan harapan kepada kita semua bahwa penularan varian Delta ini bisa diturunkan," ujar Luhut.

Meski begitu, penurunan aktivitas masyarakat tak menjadi jaminan kasus positif Covid-19 juga akan menurun. Pasalnya, ada masa inkubasi virus yang membuat kasus infeksi tak bisa langsung terdata.

"Penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat ini tidak serta-merta langsung menunjukkan penurunan penambahan kasus, walau tiga hari belakangan terlihat data-data sudah mulai membaik," ujar Luhut.

Keterangan pers Luhut berbeda pernyataan Muhadjir sehari sebelumnya, yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah memutuskan memperpanjang penerapan PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021.

"Tadi Rapat Kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng) sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini," kata Muhadjir ditemui saat mengunjungi Hotel University Club UGM yang dijadikan selter pasien Covid-19 di Yogyakarta, Jumat (16/7).

Presiden Jokowi, kata Muhadjir, juga menyampaikan bahwa keputusan memperpanjang PPKM Darurat ini memiliki banyak risiko, termasuk bagaimana menyeimbangkan antara mendisiplinkan warga menaati protokol kesehatan sesuai standar PPKM dengan penyaluran bantuan sosial. Bantuan sosial, ujar dia, tidak mungkin ditanggung oleh pemerintah sendiri, namun secara gotong-royong bersama masyarakat dan sejumlah instansi lainnya juga diperlukan dalam menghadapi pandemi ini.

"Bansos ini tidak mungkin ditanggung pemerintah sendiri sehingga gotong royong masyarakat, termasuk civitas academica UGM ini di bawah pimpinan pak rektor membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijakan PPKM ini," kata dia.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra menilai, bahwa kebijakan PPKM Darurat dinilainya hanya akan menunda atau melandaikan kasus Covid-19 yang tengah terjadi. Namun, ia mempertanyakan, apa yang akan dilakukan pemerintah selanjutnya setelah kasus-kasus tersebut melandai.

"What next? Apa yang kita lakukan. Kalau lockdown itu berbeda, lockdown itu betul-betul memutus pada satu waktu, memang ada kerugian ekonomi, tetapi kerugian itu terukur," ujar Hermawan.

Jika sampai akhir Juli mendatang PPKM Darurat dinilai tidak efektif, maka pemerintah tidak akan mampu mengendalikan Covid-19 di Indonesia. Pasalnya, hampir seluruh daerah di luar Pulau Jawa berada dalam zona kuning dan merah.

"Kalau kita bergeser ke Sumatera, 60 sampai 70 persen itu zona sudah kuning ke merah. Ibu kota provinsi sudah merah semua, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Sulawesi," ujar Hermawan.

Apabila pemerintah tidak mampu mengendalikan penyebaran Covid-19 di Pulau Jawa, pandemi kemungkinan besar akan 'menyerang' pulau-pulau besar lainnya. PPKM Darurat akan menjadi pembuktian, apakah langkah pemerintah berhasil atau tidak.

"Ada sebuah strain yang akan menghantam kita, kalau kita tidak mampu mengendalikan Jawa dalam waktu cepat, maka sulit mengendalikan Indonesia," ujar Hermawan.

Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI) Sudirman Said mengatakan, salah satu sumber penularan Covid-19 terjadi karena dari kerumunan orang. Untuk itu, ia mendukung diperpanjangnya PPKM Darurat.

"Mungkin masih kurang lama, mungkin masih kurang disiplin. Jadi kalau pemerintah akhirnya memutuskan ingin memperpanjang, dari sisi kesehatan dan keselamatan manusia itu kebijakan yang baik dan kita harus dukung," ujar Sudirman dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (17/7).

Ia mengaku belum dapat mengatakan kebijakan PPKM Darurat selama ini efektif dalam menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia. Menurutnya, semua pihak perlu terlebih dahulu mendengarkan hasil evaluasi dari pemerintah.

"Saya tidak ingin mengambil kesimpulan efektif, tidak efektif. Sebagai kebijakan, itu kebijakan yang baik dan semua tahu sumber penularan dari interaksi, karena itu kalau direm interaksinya itu aka berdampak baik," ujar Sudirman.

Meski begitu, ia mengakui bahwa semua pihak berada dalam kondisi yang sulit dan berat selama pandemi Covid-19. Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk saling membantu menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia.

"Mari kita bersiap-siap dengan kondisi yang berat dan karena itu bisa saling bahu-membahu," ujar Sudirman.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pemerintah kurang berhasil dalam mensosialisasikan PPKM Darurat. Hal inilah yang membuat penerapannya tidak berjalan maksimal pada awal pelaksanaannya.

"Kelihatan kemarin belum tersosialisasi secara baik di awal, karena keputusan untuk menerapkan PPKM Darurat itu agak sedikit cepat. Jadi masyarakat belum sepenuhnya memahami PPKM Darurat dan PPKM mikro," ujar Saleh dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (17/7).

Implikasi dari kurangnya sosialisasi oleh pemerintah, justru terjadi penumpukan masyarakat yang terhalang penyekatan oleh aparat penegak hukum. Sehingga, PPKM Darurat dinilai ntak berhasil di hari-hari awal pelaksanaannya.

"Artinya setiap kebijakan yang diterapkan dari pemerintah sebaiknya sudah tersosialisasi dulu dengan baik, sehingga masyarakat tidak bertanya dan tidak ada yang tidak mengerti. Sehingga masyarakat patuh melaksanakannya," ujar Saleh.

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah juga membuat masyarakat tak siap dari segi ekonomi dalam melaksanakan PPKM Darurat. Hal ini berakibat kepada masih banyaknya warga yang keluar rumah untuk bekerja, khususnya meraka yang bekerja di sektor informal.

"Ini (pembatasan kegiatan) tentu akan memberatkan mereka, belum lagi ketika da pengawasan yang dilakukan oleh tim gabungan itu kadang-kadang tidak manusiawi," ujar Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR.

Ikuti Whatsapp Channel Republika