Pemerintah Diminta Perbaiki Gaya Komunikasi Publik
Gaya komunikasi yang tidak konsisten akan mengurangi apresiasi publik.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR, Arsul Sani, menyoroti ketidakkonsistenan konten komunikasi publik pemerintah. Ia meminta agar para pejabat tinggi pemerintahan memperbaiki gaya komunikasi publiknya di tengah pandemi saat ini.
"Komunikasi publik jajaran pemerintahan, terutama konsistensi dan ketepatan kontennya, harus diperbaiki agar wibawa Pemerintah lebih mudah terjaga," kata Arsul dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Sabtu (17/7).
Kritik Arsul tersebut bertolak dari berbagai statement pemerintah seperti pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, yang mengatakan bahwa covid-19 terkendali. Namun kemudian, Luhut menyatakan varian Delta Covid-19 tidak terkendali.
Pernyataan lain yang disoroti, yakni pemerintah tidak menduga Covid-19 akan naik begitu cepat. Namun belakangan, ada pernyataan bahwa pemerintah sudah duga bahwa Covid-19 akan naik.
Terbaru, Arsul juga menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, tentang darurat militer karena pandemi Covid-19 ini. Kemudian, pernyataan Muhadjir dikoreksi oleh Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
Kendati demikian, wakil ketua umum PPP itu mengakui bahwa pemerintah sudah dan terus bekerja mengatasi pandemi Covid-19. "Di satu sisi ikhtiar pemerintah tidak boleh dikecilkan. Namun di sisi yang lain, jajaran pemerintahan juga jangan membuka ruang yang mengurangi apresiasi publik terhadap ikhtiar tersebut dengan konten dan gaya komunikasi publik yang tidak konsisten dan tidak pas," kata dia.
Beberapa bulan lalu, Arsul mengatakan, ia juga sudah menyuarakan agar pemerintah memperbaiki komunikasi publiknya. Ketika itu, ia memandang situasi sempat membaik.
Namun ketika kurva keterpaparan Covid-19 ini naik tajam, ia melihat problem gaya dan konten komunikasi publik jajaran pemerintahan ini muncul kembali. "Ini bisa jadi muncul karena karakter asli pejabat tertentu yang sulit berubah. Tapi, kalau urusan komunikasi publik ini tidak mau berubah ya jangan berharap wibawa pemerintah akan tetap baik," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika