Daerah Merengek-rengek Minta Vaksin, Pusat Akui Stok Menipis

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dessy Suciati Saputri, Eko Widiyatno, Nawir Arsyad Akbar, Antara

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut lambatnya laju vaksinasi nasional Covid-19 disebabkan karena kurangnya jumlah pasokan vaksin saat ini. Hingga Juni, pemerintah telah menerima 70 juta dosis vaksin Covid-19 dan sebanyak 63 juta dosis di antaranya pun telah disuntikkan kepada masyarakat yakni terdiri dari 44,9 juta suntikan pertama dan 18,3 juta suntikan kedua.

“Kalau ditanya kenapa tidak bisa lebih cepat lagi? Karena memang jumlah vaksinnya cuma segitu,” jelas Menkes Budi saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/7).

Pada Juli ini, sekitar 30 juta dosis vaksin Covid-19 akan tiba di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi di berbagai daerah. Sedangkan pada Agustus nanti sebanyak 45 juta dosis vaksin kembali didatangkan yakni terdiri dari vaksin Sinovac, AstraZeneca, Moderna, dan juga Pfizer. Kendati demikian, menurut Menkes, jumlah dosis vaksin yang akan tiba tersebut selalu berubah setiap harinya.

Budi pun mengaku memahami semangat masyarakat di seluruh daerah di Indonesia untuk melakukan vaksinasi. Namun, ia meminta agar masyarakat bersabar menunggu kedatangan vaksin ke Tanah Air. Budi juga berjanji, pemerintah akan terus berupaya memenuhi kebutuhan vaksinasi dalam negeri.

“Sampai sekarang sampai bulan Juli akan datang sekitar 8 juta vaksin Sinovac dan 4 juta vaksin AstraZeneca. Jadi 12 juta akan datang. Mulai tanggal 25-31. Itu nanti akan kita kirimkan,” tambahnya.

Pemerintah memprioritaskan pemberian vaksinasi Covid-19 berbasis risiko. Artinya, kata dia, vaksin akan dikirimkan ke daerah-daerah yang memiliki kasus aktif yang tinggi. Seperti di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Surabaya, Jawa Timur, serta Bali.

“Ya karena kemungkinan terkenanya juga banyak, masuk rumah sakitnya banyak, dan wafatnya juga paling banyak. Provinsi-provinsi itu otomatis akan mendapatkan prioritas,” kata dia.

Selain itu, vaksinasi juga akan diprioritaskan kepada orang-orang dengan risiko tinggi yakni warga lanjut usia dan masyarakat yang memiliki komorbid.

“Bukan artinya kita tidak mau suntik yang lain, tapi kalau kita lihat yang wafat di rumah sakit itu adalah orang-orang seperti itu. Kita lindungi mereka dulu,” jelas Menkes.

Senada dengan Menkes, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan keterbatasan stok dan teknis produksi di dalam negeri menjadi kendala proses distribusi vaksin yang tidak merata menuju sejumlah daerah.

"Permasalahan sebenarnya adalah karena memang vaksinnya belum datang semua. Kita butuh vaksin 426 juta dosis. Yang kita terima sampai saat ini 130 juta dosis," kata Siti Nadia Tarmizi melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin pagi.

In Picture: Serbuan Vaksinasi Covid-19 di Lanud Husein Sastranegara

Menurut Nadia, dari total 130 juta dosis vaksin yang tersedia di Indonesia, sebanyak 68 juta dosis di antaranya sudah didistribusikan ke seluruh daerah. Sebanyak 50 persen dosis vaksin Covid-19 didistribusikan ke tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali.

Tujuh provinsi di Jawa dan Bali menjadi prioritas distribusi vaksin karena angka kasus di wilayah itu yang cukup tinggi. Sisanya, disebar ke 27 provinsi di luar Jawa dan Bali.

"Otomatis pembagiannya akan berbeda-beda. Memang jumlah vaksin yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan kita, karena vaksin datangnya bertahap," katanya.

Di samping itu, kata Nadia, jumlah vaksin yang didistribusikan menuju fasilitas pelayanan kesehatan di daerah juga disesuaikan dengan perhitungan seperti laporan stok vaksin hingga kecepatan laju penyuntikan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, sudah 61 juta penduduk yang sudah menerima vaksin.

"Dari 68 juta dosis vaksin yang terdistribusi itu pasti ada sisa, mungkin sekitar 5 persenan," katanya.

Nadia mengatakan, Bio Farma masih menyimpan sekitar 65 juta juta dosis vaksin. Sebanyak 30 juta di antaranya berbentuk bahan baku yang sedang dalam proses produksi hingga empat pekan ke depan.

"Sebanyak 30 juta dosis lagi dalam proses pengujian mutu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)," katanya.

Ia mengatakan, Indonesia dijadwalkan menerima vaksin dari Sinovac dan AstraZeneca setiap bulan. Pada Agustus 2021, Indonesia dijadwalkan menerima tambahan 15 juta dosis vaksin Sinovac.

"Kita berharap nanti dari Covax Facility dapat 7 jutaan. Kemudian yang kita beli sendiri dari AstraZeneca ada juga. Itu perkiraannya sekitar 3 juta," ujarnya.

Nadia memperkirakan Indonesia akan kedatangan 35 juta sampai 40 juta dosis vaksin pada Agustus 2021. "Itu termasuk rencananya vaksin Pfizer dan mungkin Novavax. Pfizer akan datang akhir Agustus sekitar 2 juta atau 3 juta," katanya.

Nadia menambahkan, saat ini animo masyarakat terhadap program vaksinasi Covid-19 semakin tinggi. Kondisi itu seiring dengan laju penularan kasus yang juga meningkat di sejumlah daerah.

"Vaksinasi kita sudah menyasar kelompok usia 12 tahun ke atas. Bahkan sertifikat vaksin Covid-19 jadi syarat wajib perjalanan jarak jauh. Tingginya animo masyarakat untuk mengikuti vaksinasi sangat baik," katanya.

Salah satu daerah yang cakupan vaksinasinya masih rendah adalah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengaku, sudah berulang kali meminta pada pemerintah pusat atau pun provinsi agar memperbanyak pasokan vaksin. Namun sejauh ini, jumlah vaksin dan rutinitas pengiriman vaksin yang diperoleh tidak seperti yang diharapkan.

"Ibaratnya, setiap hari sudah merengek-rengek saya dan pak Bupati minta agar pasokan vaksin di Banyumas bisa diperbanyak. Tapi sejauh ini, datangnya masih tersendat-sendat dan jumlahnya juga tidak banyak," jelasnya, Senin (26/7).

Menurutnya, cakupan vaksin di Kabupaten Banyumas hingga saat ini baru sekitar 277 ribu warga. Dari jumlah itu, sebanyak 167 ribu jiwa baru mendapat 1 kali suntik, sedangkan 112 ribu jiwa sudah mendapat dua kali suntikan.

Sementara jumlah target sasaran vaksin di Banyumas, tercatat sebanyak 1,4 juta. "Berdasarkan data tersebut, jumlah warga yang sudah mendapat dua kali suntikan baru mencapai sekitar 8 persen. Sedangkan baru mendapat satu kali suntikan ada sebanyak 12 persen," jelasnya.

Dia juga menyebutkan, untuk jenis vaksin yang diterima Pemkab Banyumas, sejauh ini baru merek Sinovac. "Kami belum pernah mendapat pasokan vaksin dari merek lain. Termasuk Moderna yang kabarnya akan diberikan sebagai tambahan vaksin bagi tenaga kesahatan, sampai sekarang belum kami terima," katanya.

Terkait masalah kepastian pasokan vaksin ini, dia minta agar lembaga-lembaga di Banyumas yang menyelenggarakan program vaksinasi, agar tidak buru-buru mengumumkan program vaksin gratis. Hal ini mengingat pasokan dan jumlah vaksin yang diterima masih seringkali tidak menentu.

"Nanti saja, kalau vaksin dan jumlahnya sudah benar-benar diterima, baru pelaksanaan vaksinasinya diumumkan. Dengan demikian sudah bisa dipastikan jatah vaksinnya untuk berapa orang. Jangan sampai masyarakat kecewa, karena sudah datang ke lokasi vaksinasi atau mendaftar, ternyata tidak mendapat suntikan vaksin karena jatahnya sudah habis," jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) juga mengaku sudah tiga kali menyurati Kemenkes. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri Mochammad Bisri menyampaikan pihaknya sejak sepekan yang lalu telah mengajukan tambahan 60 ribu vial atau 600 ribu dosis vaksin ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

"Rencananya baru mau dikirim 1.000 vial saja. Sementara kebutuhan kita sangat besar," kata Bisri di Tanjungpinang, Selasa (20/7).

Akibat pasokan vaksin sudah habis, katanya, saat ini vaksinasi Covid-19 di seluruh kabupaten/kota dihentikan sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan. Bisri mengaku heran terjadi keterlambatan distribusi vaksin dari pusat ke daerah, padahal Presiden RI Joko Widodo menyatakan stok vaksin nasional saat ini sekitar 100 juta lebih dosis vaksin.

"Tapi, kenapa pendistribusian ke daerah terhambat. Ini yang jadi pertanyaan kita," ucap Bisri.

Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta masa perpanjangan PPKM saat ini menjadi momentum untuk menggenjot vaksinasi Covid-19.

"Program vaksinasi adalah senjata utama kita dalam perang melawan Covid-19. Karena itu, vaksinasi harus digenjot terus menerus hingga mencapai target herd immunity,” ujar Rahmad kepada wartawan, Senin (26/7).

Ia meminta semua elemen masyarakat mendukung kebijakan penanganan Covid-19. Jika hal tersebut terjadi, target vaksinasi untuk memunculkan kekebalan kelompok atau herd immunity akan segera tercapai.

"TNI dan Polri yang punya perangkat hingga ke desa, termasuk bidan desa dilibatkan semua. Intinya, tidak ada hari tanpa vaksinasi,” ujar Rahmad.

Di samping itu, ia meminta pemerintah untuk memperhatikan distribusi vaksin selama PPKM level 4. Apalagi ada jenis vaksin yang akan segera kadaluarsa, sehingga harus segera disuntikkan agar tak mubazir.

"Distribusi vaksin bisa diprioritaskan dari perhitungan proporsi masyarakat kota sesuai tingkat keparahan zona dan target 70 persen herd immunity tadi," ujar Rahmad.

Ikuti Whatsapp Channel Republika