Ridwan Kamil: Saya tak Masalah Dikritik yang Penting Sopan

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mempersilakan berbagai pihak seperti mahasiswa untuk mengkritisi dirinya khususnya terkait penanganan Covid-19. Emil mengaku tidak keberatan dengan berbagai koreksi tersebut asalkan dilakukan secara sopan dan berbasis data.

"Saya tidak masalah dikritik, yang penting sopan santun dalam memberikan kritik dan berbasis data," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil saat menggelar diskusi tentang PPKM dengan berbagai organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung plus, Selasa (27/7).

Emil mengeluhkan, kritik yang dilakukan terhadap pemerintah sering tidak faktual terutama yang membandingkan dengan kondisi di luar negeri. Menurutnya, situasi di negara lain yang sering disampaikan para pengkritik sering tidak sesuai dengan faktanya.

"Harus kayak Singapura buktinya Singapura sekarang lockdown. Dulu Vietnam dipuji-puji, sekarang Vietnam keteteran baru mau vaksin. Lihat Euro (sepakbola Piala Eropa), sirik. Dengan situasi ini harus dipahami," kata Emil.

Dalam kesempatan itupun, Emil menjawab pertanyaan mahasiswa terkait masih rendahnya persentase vaksinasi warga Jawa Barat. Menurutnya, persentase vaksinasi di Jawa Barat memang rendah karena ketersediaan vaksin yang sedikit namun memiliki penduduk yang paling banyak. 

"Kita harus tabayun kalau melihat angka-angka di media. (Vaksinasi) memang rendah, karena dikasihnya untuk 5 juta manusia. Kalau persentase, kami pasti kecil karena dibandingkannya dengan 50 juta manusia," katanya.

Selain itu, Emil mengajak para pengkritik khususnya mahasiswa untuk melakukan aksi nyata dalam membantu menangani pandemi ini seperti menjadi relawan. Terlebih, menurutnya persoalan kesehatan ini merupakan masalah bersama sehingga tidak bisa jika hanya mengandalkan pemerintah.

"Sambil kita kritisi, mau engga turun ke jalan jadi relawan, sambil membagikan sembako," katanya. 

Emil pun mengajak mahasiswa untuk berkolaborasi dalam mengatasi pandemi. Sebagai contoh, Emil menyebut pihaknya memiliki anggaran untuk program bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat yang ekonominya rawan akibat PPKM. 

"Kami punya anggaran, tidak semua bantuan sosial ini penerimanya yang terdaftar. Misal ada PKL yang berasal dari luar Jawa Barat. Boleh mahasiswa sambil kritisi, sambil demo pun enggak ada masalah. Tapi sambil membagikan sembako," katanya.

Sementara menurut Ketua Badko HMI Jawa Barat, Khoirul Anam, pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam membantu penanganan pandemi ini. Namun, ia mengaku sering kesulitan untuk berkoordinasi dengan pemerintah ketika hendak memberikan bantuan.

"Jangan sampai ada kolaborasi, tapi nanti siapa yang bisa kita hubungi?" katanya. 

Hal serupa disampaikan Ketua Umum IMM Jawa Barat, Deni Safrudin. Ia bahkan berterus terang dengan mengatakan sulitnya ketika hendak berkomunikasi dengan Emil. "Terkadang kita sulit berkomunikasi dengan bapak," katanya.

Bahkan, ketika mahasiswa diajak berkolaborasi, pihaknya belum tahu harus menghubungi siapa. "Saat harus kolaborasi, belum tahu harus kemana, siapa yang dihubungi," katanya.

Deni pun berharap ajakan kolaborasi ini bisa benar-benar direalisasikan. "Kami ingin ketika 'perang', jenderal lapangannya Pak Gubernur. Tapi terkadang kita sulit berkomunikasi dengan bapak. Kami akan nurut, maka dari itu komunikasi harus sampai. Jangan sampai ketika Bapak merintahkan 'tembak, tapi kami masyarakat masih belum tahu," jelasnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika