Ketua DPR: Fasilitas Isoman Khusus DPR Belum Diperlukan
Puan meminta evaluasi kembali rencana penyediaan fasilitas isolasi terpusat tersebut.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal polemik penyediaan fasilitas isolasi mandiri (isoman) di hotel berbintang khusus anggota DPR yang terpapar positif covid-19. Puan meminta, Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI untuk mengevaluasi kembali rencana penyediaan fasilitas isolasi terpusat tersebut.
"Melihat kondisi saat ini, penyediaan fasilitas isolasi terpusat khusus karyawan, perangkat, maupun anggota DPR belum perlu dilakukan," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/7).
Puan meminta, Sekjen DPR untuk segera berkoordinasi dengan Satgas Covid-19, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum lainnya yang menyediakan isolasi terpusat. Hal tersebut untuk mengantisipasi kebutuhan layanan kesehatan dari pasien Covid-19 yang sehari-hari bekerja untuk lembaga legislatif tersebut.
"Jadi kalau ada pasien Covid-19 dari karyawan, perangkat maupun anggota DPR yang mengalami perburukan kondisi, bisa segera teratasi," ujarnya.
Sebelumnya, kritikan terhadap rencana penyediaan fasilitas tersebut disampaikan sejumlah anggota dewan. Anggota Komisi II Fraksi PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menilai fasilitas tersebut tidak patut diberikan kepada anggota dewan.
"Menurut saya tidak patut, sebagai wakil rakyat harusnya rakyatlah yang lebih didahulukan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik agar mereka bisa segera sehat kembali," kata Djarot kepada Republika, Jumat (30/7).
Sementara itu Anggota DPR Fraksi PKB, Yanuar Prihatin, menilai tak pantas anggota DPR mendapat fasilitas hotel untuk isolasi mandiri (isoman). Menurutnya agak memalukan jika anggota DPR minta difasilitasi khusus untuk isolasi mandiri di tengah suasana rakyat serba kesusahan.
"Kesannya manja banget, aji mumpung dan menyepelekan penderitaan rakyat bawah. Di mana simpati dan empatinya terhadap penderitaan orang lain?" kata Yanuar kepada Republika, Kamis (29/7).
Menurutnya adanya rencana pemberian fasilitas tersebut dinilai menyakiti hati rakyat. Sebab ada banyak warga yang terpapar covid 19 harus antre untuk dapat pelayanan di rumah sakit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika