IHRAM.CO.ID,  ATHENA -- Kementerian Luar Negeri Yunani membantah tuduhan yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Turki mengenai masalah pendidikan bagi minoritas Muslim Yunani. Dalam sebuah pernyataan, kementerian Yunani menegaskan terus setia menerapkan ketentuan Perjanjian Lausanne.

Bahkan, menurut pernyataan Yunani itu, apa yang dilakukannya berbeda dengan apa yang ditunjukkan Turki. Kemenlu Yunani mencatat, minoritas Muslim di Thrace berjumlah hampir 120 ribu anggota, sedangkan minoritas Yunani di Turki telah menyusut menjadi hanya 3.000.

Padahal, pada saat Perjanjian Lausanne, angka-angka tersebut sama. "Selanjutnya ditambahkan bahwa lebih dari 100 sekolah dasar minoritas akan beroperasi di Thrace pada tahun ajaran 2021-2022, dibandingkan dengan hanya 3 yang ada di Istanbul," demikian pernyataan Kemenlu Yunani, dilansir dari laman Orthodox Times, Rabu (4/8).

Yunani sebagai negara hukum sepenuhnya melindungi dan menjamin hak asasi manusia dan kebebasan semua warganya. Justru bagi pemerintah Yunani, Turki memegang posisi terburuk kedua karena tidak menegakkan 643 keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa.