Polres Malang Minta Warga Lapor Penyalahgunaan Bansos

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Kepolisian Resor (Polres) Malang meminta warga Kabupaten Malang, Jawa Timur untuk segera melapor kepada pihak kepolisian jika menemukan adanya dugaan penyalahgunaan penyaluran bantuan sosial di wilayah tersebut. Kepolisian telah mengamankan satu orang oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang diduga menyalahgunakan dana bantuan sosial.

"Untuk kegiatan penyaluran bansos, dari kepolisian hanya mendampingi. Tetapi jika masyarakat ada yang dirugikan, mereka bisa datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk membuat laporan," kata Kapolres Malang AKBP Bagoes Wibisono, di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Ahad (8/8).

Polres Malang telah mengamankan tersangka oknum pendamping PKH berjenis kelamin perempuan berinisial PTH, berusia 28 tahun. PTH merupakan pendamping pada PKH di Kecamatan Pagelaran yang bertugas sejak 12 September 2016 hingga 10 Mei 2021.

Pengungkapan kasus tersebut bermula pada saat Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mendapatkan laporan penyalahgunaan dana bansos PKH, yang terjadi di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Usai mendapatkan laporan tersebut, Kementerian Sosial kemudian melaporkan temuan itu kepada pihak kepolisian. 

Temuan tersebut akhirnya ditindaklanjuti oleh Polres Malang yang mengungkap adanya penyalahgunaan bansos itu. Bagoes menambahkan, Satreskrim Polres Malang telah melakukan penyelidikan dan penyidikan selama kurang lebih dua bulan, sejak laporan temuan itu diterima. 

Pada 2 Agustus 2021, Polres Malang telah melakukan gelar perkara, dan akhirnya menetapkan status tersangka pada PTH. "Satreskrim Polres Malang setelah melakukan penyelidikan, dan penyidikan selama kurang lebih dua bulan," katanya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka diduga melakukan penyalahgunaan dana bansos PKH pada tahun anggaran 2017-2020. Dana bansos yang disalahgunakan adalah milik 37 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang nilainya mencapai Rp 450 juta.

Modus yang dipergunakan adalah tersangka tidak memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada 37 KPM. Dengan rincian, 16 KKS tidak pernah diberikan kepada KPM, 17 KKS tidak ada di tempat atau meninggal dunia, dan empat KKS hanya diberikan sebagian.

Dana sebanyak Rp 450 juta tersebut dipergunakan tersangka untuk biaya pengobatan orangtua, pembelian berbagai jenis barang elektronik, dan pembelian kendaraan bermotor roda dua, dan untuk keperluan sehari-hari. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 33 kartu KKS atas nama KPM, dan 30 buku rekening BNI atas nama KPM.

Kemudian sejumlah rekening koran, sejumlah peralatan elektronik, satu unit kendaraan roda dua, uang tunai sebesar Rp 7,2 juta. Atas perbuatannya, tersangka bakal dikenakan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 subsider Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tersangka terancam hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, juga dikenakan denda paling sedikit Rp200 juta, paling banyak Rp1 miliar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika