Wagub Jatim Harap Pembangunan KEK Makin Tumbuhkan Investasi
IHRAM.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengharapkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat semakin menumbuhkan investasi di wilayah setempat. "Keberadaan KEK diharapkan bisa menarik Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)," ujarnya saat menghadiri Grup Diskusi Fokus Strategi Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan KEK di Jatim, Senin (13/9).
Di Jatim, saat ini terdapat dua KEK, yaitu KEK Singhasari Kabupaten Malang di bidang pariwisata dan digital serta KEK JIPEE Kabupaten Gresik di bidang industri 4.0. "Tujuannya untuk capital intensive, bukan hanya sekadar labour intensive. Capital intensive nantinya akan mendukung dalam persaingan pasar global sekarang ini," ucapnya.
Emil menilai potensi investasi akan terbuka lebih luas seiring dengan terciptanya ekosistem bisnis melalui dua KEK tersebut. Dia menyampaikan akselerasi pembangunan KEK juga harus dilakukan bersama-sama dengan adanya pembangunan akses atau jalan menuju lokasi.
"Rencana pembangunan tol Gresik-Lamongan-Tuban nantinya akan mendukung akses bagi KEK JIPEE. Bahkan menjadi sebuah poros baru bagi pelaku investasi karena di sana sedang berjalan Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni smelter," kata dia.
Sedangkan, di KEK Singhasari memiliki fokus pada bidang animasi dan digital seluas 120 hektare, bahkan sudah memiliki milestone yang baik. Dalam kesempatan yang sama, ia juga menginginkan agar realisasi investasi dapat mencapai 60 persen seperti saat iklim investasi pada 2020.
Menurut Emil, saat ini realisasi investasi di Jatim menduduki peringkat ketiga dalam kontribusi terhadap realisasi investasi nasional dengan prosentase 7,9 persen atau setara dengan Rp 34,8 triliun. Plt Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim Aris Mukiyono mengungkapkan keinginan yang sama dengan Emil untuk percepatan pembangunan dan pengelolaan KEK.
"Kami harap ada akselerasi. Di JIPEE dan di Singhasari seperti bagaimana nanti tetap terarah dan sesuai dengan peraturan presiden. Tentunya juga agar permasalahan yang ada segera bisa diselesaikan," katanya.