IHRAM.CO.ID, PURWOKERTO -- Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah segera membuka objek wisata secara bertahap setelah diverifikasi khususnya berkaitan dengan pemenuhan protokol kesehatan di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3.

"Saat ini, sudah dimulai verifikasi. Kami berdiskusi dengan forkompimda (forum komunikasi pimpinan daerah), Pak Kapolresta (Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas Komisaris Besar M Firman L Hakim) minta objek wisata boleh dibuka asalkan sudah dicek oleh tim dan setelah dicek ternyata di tempat itu sudah prokes, ya boleh dibuka secara bertahap dengan tetap dilakukan pembatasan," kata Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Selasa (21/9).

Terkait dengan hal itu, dia yang bertindak sebagai Ketua Gugus Tugas Pemulihan Pariwisata Banyumas Pascapandemi segera membentuk tim verifikasi objek wisata. Ia mengatakan hingga saat ini sudah ada sekitar 50 objek wisata yang menjalani verifikasi sebelum dibuka secara bertahap. Jumlah pengunjung dibatasi 20 persen dari kapasitas maksimal.

Selain itu, kata dia, Kapolresta Banyumas juga meminta pedagang kaki lima (PKL) yang ada di kawasan wisata Baturraden untuk segera divaksinasi guna mengantisipasi lonjakan pengunjung ketika seluruh objek wisata dibuka. "PKL di seluruh objek wisata yang ada di Baturraden targetnya 1.000 orang yang divaksinasi, mungkin mulai minggu depan. Harapannya setelah divaksinasi, mereka lebih aman," katanya.

Sadewo mengakui animo masyarakat untuk berwisata tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan pada masa uji coba pembukaan Lokawisata Baturraden.

"Kemarin Ahad (19/9), saya ke sana (Lokawisata Baturraden) ternyata sampai siang, pengunjungnya sudah mencapai 500-an orang, tapi di sana kapasitasnya lebih dari 10 ribu orang, 30 persen saja atau 3.000 orang juga nggak masalah," katanya.

Terkait dengan pelaksanaan vaksinasi bagi PKL di kawasan wisata Baturraden, dia mengatakan sudah meminta Pemerintah Kecamatan Baturraden mendata jumlah PKL yang belum divaksinasi karena ada yang telah mendapatkan vaksin melalui puskesmas. Jika ternyata jumlah PKL yang belum divaksin kurang dari 1.000 orang, kata dia, sisa vaksin yang disediakan akan digunakan untuk masyarakat sekitar objek wisata.

Sementara bagi pengelola objek wisata akan diminta menyiapkan kode batang (barcode) aplikasi Peduli Lindungi. "Mau tidak mau, mereka harus siap menggunakan aplikasi Peduli Lindungi," katanya