Sidebar

Pemerintah Siap Dukung Integrasi Transportasi Jabodetabek

Wednesday, 29 Sep 2021 21:01 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua kanan) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (ketiga kiri), Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo (ketiga kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kiri) mengamati maket Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) dan revitalisasi Stasiun Sudirman saat menghadiri Peresmian Integrasi Transportasi Jabodetabek di Stasiun Tebet, Jakarta, Rabu (29/9/2021). Dalam peresmian tersebut dilakukan juga pencanangan kartu dan aplikasi JakLingko, pencanangan pembangunan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) dan revitalisasi Stasiun Sudirman, peresmian penataan kawasan stasiun tahap dua serta penandatanganan dokumen integrasi transportasi Jabodetabek.

IHRAM.CO.ID, JAKARTA --  Pemerintah meresmikan dan mencanangkan empat proyek integrasi transportasi Jabodetabek.

Baca Juga


Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan siap mendukung dalam proses integrasi transportasi Jabodetabek. "Pemerintah pusat siap memberikan dukungan seperti regulasi dan kemudahan," kata Budi dalam peresmian integrasi transportasi Jabodetabek di Stasiun Tebet, Rabu (29/9).

 

Keempat proyek tersebut yakni sistem pertiketan dan tarif integrasi, pembangunan jembatan penyebrangan multiguna (JPM) serta revitalisasi Stasiun Sudirman, penataan stasiun kereta rel listrik tahap dua yakni Stasiun Tebet, Palmerah, Gondangdia, Manggarai, dan Jakarta Kota, dan terakhir yaitu penandatanganan dokumen integrasi transportasi Jabodetabek.

 

Budi memastikan Kementerian Perhubungan akan memberikan kemudahan regulasi agar proses integrasi tersebut dapat segera terlaksana secara menyeluruh. Dia menegaskan, Presiden Joko Widodo meminta hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Terlebih menurut Budi, Jabodetabek merupakan wilayah aglomerasi yang cukup besar. "Tidak mungkin membiarkan Jakarta sendiri, harus ada koneksi di setiap modanya," tutur Budi.

Budi menilai integrasi setiap transportasi mulai dari MRT, LRT, KRL, Transjakarta, dan lainnya harus terus dikawal. Budi juga mengapresiasi Kementerian BUMN yang sistematis dan diikuti dengan upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

 

 

Berita terkait

Berita Lainnya