Sidebar

Malaysia Sebut China Mitra Dagang Utama

Monday, 11 Oct 2021 18:30 WIB
Bendera Malaysia. BP KNPI di Malaysia menyampaikan apresiasi kepada Kemenlu RI dan KBRI Kuala Lumpur yang mengambil sikap tegas akun Instagram penghina Raja Malaysia.

IHRAM.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan China telah menjadi mitra dagang paling utama negara jiran tersebut sejak 2009. Nilai perdagangan kedua negara mencapai RM 329,77 miliar (Rp 1.123,6 triliun) pada 2020.

Baca Juga


Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia Kamarudin bin Jaffar kepada parlemen di Kuala Lumpur, Senin (11/10), mengatakan hubungan bilateral Malaysia dengan China didasarkan pada persahabatan, saling percaya dan kepentingan bersama.

"Hasil dari hubungan yang substantif dan penuh keyakinan tersebut, pada tahun 2013 hubungan negara antara Malaysia dan China telah ditingkatkan dari Kerjasama Strategis ke taraf Kerja Sama Strategis Komprehensif," katanya.

Kerja sama strategis itu, kata dia, tidak dibatasi pada dua pihak saja tapi juga meliputi kerjasama regional dan internasional. "Umumnya, keuntungan dari hubungan kerjasama Malaysia dan China dalam berbagai bidang, terutama perdagangan, adalah amat baik dan mendatangkan manfaat yang besar," katanya.Perdagangan antara Malaysia dan China tahun lalu menyumbang 18,6 persen dari total nilai perdagangan global Malaysia.

"Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 8,1 persen dari tahun 2019, walaupun dunia, termasuk kedua negara, dilanda wabah Covid-19," katanya.

Pada Januari-Agustus 2021, nilai perdagangan kedua pihak telah meningkat 35,2 persen dan mencapai 108,28 miliar dolar AS dibandingkan dengan periode yang sama pada 2020. "Kesimpulannya, hubungan dua negara antara Malaysia dan China tidak pernah terganggu sekali pun terdapat isu-isu di antara kedua pihak," katanya.

Menanggapi isu Laut Cina Selatan, Kamarudin mengatakan kedaulatan dan kepentingan negara menjadi dasar utama bagi pemerintah Malaysia dalam mengambil tindakan. "Pemerintah Malaysia tidak akan sesekali berkompromi dalam perkara yang berdampak kepada keutuhan wilayah, kedaulatan dan kepentingan negara," katanya.

Berita terkait

Berita Lainnya