"Kami berharap dalam koordinasi lebih lanjut KL terkait dengan KL di Saudi agar bisa memberi kemudahan bagi jamaah dengan tetap memperhatikan prokes," kata anggota Pembina asosiasi GAPHURA Muharom Ahmad kepada Republika, belum lama ini.

Muharom mengatakan, vaksin booster serta keharusan karantina masih menjadi masalah yang perlu dicarikan solusinya oleh pemerintah. Untuk itu pemerintah Indonesia perlu melakukan komunikasi dengan otoritas Arab Saudi terkait persoalan ini.

"Upaya vaksin booster dan karantina masih akan sangat memberatkan jamaah," ujarnya.

Khususnya kata Muharom dengan total 13 hari karantina terdiri yang terdiri dari tiga hari di Asrama haji sebelum terbang, lima hari setelah tiba di Saudi dan lima hari saat tiba dari Saudi. Kewajiban karantina akan sangat menyulitkan jamaah dan membuat jamaah merasa terbenam dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Muharom berharap, demi dapat mencapai vaksinasi terhadap jamaah, saat ini asosiasi sedang koordinasi dengan satgas agar dapat melakukan vaksin booster, PCR dan karantina kepada jamaah secara mandiri. Hal tersebut penting agar jamaah dapat terlayani secara maksimal.

"Asosiasi PPIU berkoordinasi dengan satgas dan persetujuan Saudi bisa diberi peran untuk mengelola booster, PCR dan karantina agar pelayanan krpada jamaah umroh bisa optimal," katanya.

Muharom mengaresiasi upaya pemerintah telah berhasil melakukan pendekatan dengan otoritas kerajaan Arab Saudi, sehingga muncul nota diplomatik yang isinya mengupayakan penerimaan terhadap jamaah Indonesia untuk umroh.

"Kita mensyukuri atas upaya pemerintah terus membuka komunikasi diplomasi dengan Kerajaan Saudi sehingga keluar nota diplomatik yang telah disampaikan Menlu," katanya.