Tantangan Pemanfaatan Venue Usai PON XX Papua
Menjadi tantangan utama bagaimana memanfaatkan sarana-prasarana olahraga setelah PON.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Infrastruktur khususnya venue pertandingan yang megah bahkan standar internasional usai pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) biasanya tidak bisa dirawat dengan baik. Beberapa daerah yang pernah menjadi tuan rumah PON seperti Riau, Kalimantan Timur, dan Palembang gagal menjaga semua venue PON tersebut berfungsi dengan baik,
Bahkan venue PON 2016 Jawa Barat pun, saat akan digunakan pada Asian Games 2018 ada beberapa yang harus direnovasi kembali, karena tidak dimanfaatkan. Ini yang kemudian menjadi tantangan utama bagaimana memanfaatkan sarana-prasarana olahraga setelah PON Papua ini.
Direktur Prasarana Strategis Kementrian PUPR, Iwan Suprijanto mengungkapkan fakta tersebut dalam acara bincang-bincang "Cerita di Balik Suksesnya PON XX Papua", di Media Center PON Papua - Jakarta, JCC Senayan, Rabu (13/10).
Untuk penyelenggaraan PON ini, ada tujuh venue, dua penataan kawasan, pembangunan rusun, dan pembangunan sarana jalan yang menjadi tugas dari Kementerian PUPR. Ini sesuai Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2017 tentang dukungan penyelenggaraan PON XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2020 tentang percepatan dukungan penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.
"Yang ditangani ada empat venue utama, yakni Istora, venue akuatik, venue hoki (indoor dan outdoor), dan kriket. Lalu berkembang diminta untuk menangani tiga venue tambahan lagi, yakni sepatu roda, panahan, dan dayung. Kemudian penataan kawasan untuk Kampung Harapan dan MSC Sport Complex di Doyo Baru, serta pembuatan jalan untuk menunjang air bersih di beberapa venue," katanya.
Karena membangun venue itu harus sesuai dengan standar yang mengacu pada aturan federasi olahraga masing-masing cabor, maka tentu biayanya sangat besar. Karena ada beberapa item, misalnya timing system yang harus menggunakan merek tertentu di cabor tertentu.
"Makanya konsekuensinya, kalau menggelar kejuaraan hanya PON tanpa ada pemanfaatan lain yang bisa mendapatkan revenue maka akan sulit," kata dia.
Sementara fasilitas-fasilitas cabang olahraga dan sarana-prasarana PON 2021 itu tentu tak boleh terabaikan pasca-PON. Pemanfaatan semua fasilitas paska PON Papua ini, ujarnya, sejak awal telah diingatkan oleh Presiden Joko Widodo. Jangan sampai mubazir, tak terurus.
"Nah ini. Dalam setiap pesta, yang repot kan yang cuci piring. Makanya pada saat penunjukkan tuan rumah PON, daerah (Papua) juga dituntut punya konsep menyangkut komitmen keberlanjutan. Karena setiap fasilitas yang dibangun adalah aset pemerintah pusat yang pada akhirnya akan dihibahkan ke pemerintah daerah," tambah Iwan.
Karena itu, Kementerian PUPR pun, sudah mendorong agar terjadi kerja sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dengan pihak-pihak tertentu untuk pengelolaan dan pemanfaatannya.
"Sejak awal harus sudah punya hitungan biaya pembangunan, pemeliharaan, dan jumlah revenue yang bisa dihasilkan dari fasilitas ex-PON ini. Harus di-manage secara profesional. Jadi selain venue management, pemda juga harus harus ada sport management. Dengan membangun atmosfer olahraga yang kondusif agar stadion-stadion yang sudah ada dan bertaraf internasional itu bisa dimanfaatkan secara maksimal," imbuhnya.
Baca juga : Wapres Soroti Kemiskinan Ekstrem Lima Daerah di Papua Barat
Dikatakan Iwan, Pemprov Papua juga sudah menunjuk tiga pengelola sarana dan prasarana olahraga itu dari kalangan swasta. Salah satunya adalah kaum milenial yang bisa memanfaatkan fasilitas tersebut bukan hanya untuk olahraga, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan non-olahraga. Sebut misalnya festival adat dan budaya, kuliner, musik, dan lain sebagainya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika