BPS: PPKM Picu Kinerja Ekonomi Indonesia Kuartal III 2021
Pengurangan mobilitas akan berdampak pada beberapa sektor, terutama transportasi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal III 2021 sebesar 3,51 persen secara tahunan. Adapun realisasi ini tumbuh 1,55 persen dibandingkan kuartal II 2021 sebesar 7,07 persen.
Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan pengetatan yang dilakukan pemerintah Indonesia memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan adanya varian Delta COVID-19, sehingga berpengaruh terhadap mobilitas warga karena berlakunya PPKM.
"Pengurangan mobilitas itu tentu akan berdampak pada beberapa sektor, terutama sektor transportasi. Semua moda transportasi, mulai dari darat hingga udara mengalami penurunan jumlah penumpang. Hal ini juga berujung kepada lesunya sektor pariwisata yang rata-rata mengalami kontraksi, kecuali Bali tumbuh 2,64 persen,” ujarnya saat konferensi pers virtual, Jumat (5/11).
Kendati demikian, menurutnya, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara lain juga melambat pada tahun ini. “Pertumbuhan kuartalan ini belum mencapai level-level sebelumnya,” ucapnya.
Margo mencontohkan China yang tumbuh 4,9 persen, Amerika Serikat (AS) tumbuh 4,9 persen, Singapura tumbuh 6,5 persen, dan Korea Selatan tumbuh empat persen. "Perkembangan harga komoditas dan membaiknya perkembangan mitra dagang kita ini berpengaruh besar pada kinerja ekspor kita,” ucapnya.
Tercatat pada kuartal III 2021, kinerja ekspor Indonesia sebesar 61,52 miliar atau tumbuh 50,9 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar 40,7 miliar dolar AS.
Dari sisi pengeluaran semua komponen tumbuh, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 22,23 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,81 persen
Adapun pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha, jasa kesehatan tinggi sebesar 1,06 persen dan terendah sektor pertanian sebesar 1,31. Sektor yang terkontraksi antara lain akomodasi dan makanan minuman sebesar 0,13 persen dan jasa pendidikan 4,42 persen serta administrasi pemerintah minus 9,96 persen.
Baca juga : Nasi Padang Jadi Favorit di Paviliun Indonesia Dubai Expo