Harga Molnuvirapir Sejuta Kurang, Siapa yang Boleh Pakai?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Molnuvirapir yang akan dipakai untuk pasien Covid-19 dibanderol dengan harga di bawah Rp 1 juta per dosis lengkap. Kemenkes berencana membeli 600 ribu hingga satu juta tablet obat antivirus itu langsung dari perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, Merck pada akhir Desember 2021.

"Hitung-hitungan kami antara 40 sampai 50 dolar, jadi tidak terlalu mahal, di bawah Rp 1 juta," kata Menkes dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX yang diikuti dari Youtube DPR RI di Jakarta, Senin.

Budi menjelaskan, nantinya tidak semua pasien Covid-19 akan mendapatkan Molnupiravir. Obat itu dapat dikonsumsi oleh pasien terkonfirmasi Covid-19 dengan tingkat saturasi oksigen di atas 95 atau bergejala ringan.

"Jadi kalau dia positif tapi saturasi masih di atas 94/95, dikasih obat ini, menurut hasil uji klinis di luar negeri 50 persen bisa sembuh. Tidak masuk ke rumah sakit," katanya.

Budi mengatakan, Molnuvirapir diberikan selama lima hari selama proses penyembuhan. Tiap hari pasien akan membutuhkan delapan tablet

"Jadi kira-kira (tiap pasien) butuh 40 tablet," katanya.

Dengan perkiraan harga 50 dolar AS atau Rp 713 ribu per 40 tablet, maka Kemenkes akan mengeluarkan dana sebesar Rp 17,82 miliar untuk membeli satu juta tablet molnupiravir. Perhitungan ini mengacu pada kurs hari ini, Rp 14.275 per dolar AS.

Budi menjelaskan, Merck telah memberikan lisensi produksi Molnupiravir kepada delapan pabrik di India. Kehadiran obat itu di Tanah Air diyakini Budi bisa memberikan kesiapan bagi Indonesia menghadapi gelombang lanjutan Covid-19.

"Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kalau terjadi setidaknya kita punya stok dulu," ujarnya.

Persiapan pemenuhan obat Covid-19 dalam jangka panjang, menurut Budi, juga ditempuh pemerintah. Sejauh ini, pihaknya telah mengajukan permohonan kepada Merck atau The Medicines Patent Pool (MPP) yang kini tergabung di United Nations.

"Merck sudah meminta tolong kepada United Nations atau badan yang namanya MPP untuk bisa diberikan grand patennya oleh dia sehingga kita bisa berhubungan dengan mereka," katanya.

Budi mengatakan, proses itu sudah memasuki tahap finalisasi. Pemerintah juga melibatkan perusahaan BUMN dan swasta untuk produksi Molnupiravir di Indonesia.

"Kalau syukur bisa cepat, mudah-mudahan tahun depan kita bisa bikin di sini sehingga memperkuat sistem ketahanan kesehatan kita," katanya.

Inggris menjadi negara pertama di dunia yang memberikan izin otorisasi bersyarat untuk molnupiravir. Molnupiravir merupakan obat antivirus dalam sediaan pil yang ditujukan untuk pasien Covid-19 berusia 18 tahun ke atas dan memiliki setidaknya satu faktor risiko untuk mengalami Covid-19 berat,  seperti obesitas dan penyakit jantung.

Pada pasien Covid-19 bergejala ringan hingga sedang yang memenuhi indikasi tersebut, molnupiravir perlu diminum sebanyak empat pil, dua kali per hari selama lima hari. Molnupiravir dapat membantu meredakan gejala Covid-19 sekaligus mempercepat masa pemulihan.

Penggunaan obat ini diharapkan dapat membantu menurunkan beban kasus Covid-19 di rumah sakit sekaligus memperkecil penyebaran kasus di negara-negara miskin. Kehadiran obat ini juga bisa sangat bermanfaat bagi orang-orang yang tidak bisa merespons vaksinasi dengan baik.

Pada akhir November, Inggris akan mulai pengujian Molnupiravir untuk mengungkap efektivitasnya pada populasi yang disudah divaksinasi. Pengujian yang telah berlangsung sejauh ini baru dilakukan pada orang yang belum divaksinasi Covid-19.

"Ini kabar baik dan itu (Molnupiravir) akan mulai diluncurkan melalui pengujian obat pada akhir bulan ini atau awal Desember," kata Susan Hopkins, Kepala Penasihat Medis di Badan Keamanan Kesehatan Inggris.

Pemerintah Inggris pada Oktober mengatakan telah mengamankan 480 ribu paket obat anti Covid-19 Merck dan 25.000 paket obat serupa yang dikembangkan Pfizer Inc. Hanya saja, obat baru buatan Pfizer itu mungkin belum akan diizinkan hingga sekitar pergantian tahun.

"Kemungkinan masih beberapa bulan lagi," kata Hopkins.

Ikuti Whatsapp Channel Republika