Mensos Risma Beberkan Strategi Antisipasi Korupsi Bansos

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hampir setahun usai eks menteri sosial (Mensos) Juliari Batubara ditangkap karena korupsi dana bansos, akhirnya Mensos Tri Rismaharini membeberkan pembenahan sistem dan peningkatan integritas ASN yang dilakukannya di Kemensos. Risma menyampaikan hal tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/11).

Risma menjelaskan, untuk menangkal praktik korupsi di Kemensos, diperlukan pendidikan karakter integritas ASN dan perbaikan sistem. Risma pun mengaku telah melakukan dua hal tersebut sejak menjabat sebagai Mensos pada akhir Desember 2020 lalu.

"Selama ini saya sudah berupaya melakukan itu di Kemensos, tapi mungkin akan lebih mudah dan cepat kalau bersama-sama dengan KPK seperti saat ini," ujar Risma saat konferensi pers program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) KPK, Selasa (16/11).

Untuk diketahui, sejak awal menjabat, Risma tak pernah mengungkapkan soal upaya pencegahan korupsi di Kemensos. Bahkan, Republika.co.id sempat berkirim surat kepada Risma untuk mewawancarainya terkait pembenahan sistem Kemensos usai kepemimpinan Jualiari, yang merupakan rekan separtainya. Tapi, Risma tak berkenan.

Pembenahan sistem pencegahan korupsi di Kemensos, lanjut Risma, memang agak berat dan terdapat sejumlah hal yang harus dibenahi sedari dasarnya. Meski demikian, Risma mengaku telah memberikan pemahaman kepada anak buahnya terkait administrasi pengelolaan keuangan dan administrasi pengelolaan proyek. Risma bisa memberikan dua materi itu karena dirinya seorang mantan birokrat.

"Jadi Insya Allah belum sempurna betul (pembenahan di Kemensos), tapi Insya Allah sudah jadi lebih baik dibanding sebelumnya," kata eks wali kota Surabaya itu.

Di sisi lain, Risma menyambut baik kegiatan PAKU Integritas yang diselenggarakn KPK untuk jajaran Kemensos. Ke depan, Risma meminta KPK untuk memberikan pelatihan terkait pemeriksaan kepada jajaran Inspektorat Jenderal Kemensos.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan, Risma juga telah menyampaikan kepada dirinya terkait progres pembenahan sistem pencegahan korupsi di Kemensos. Terdapat empat hal yang sudah dilakukan Risma.

Pertama, pembenahan sistem kepegawaian. Gufron mengaku, Risma berupaya memastikan tidak ada lagi kegiatan layanan kepegawaian yang berbau uang. Kedua, pembenahan laporan belanja. Setiap belanja negara di Kemensos, kata Gufron, tidak berarti selesai ketika sudah ada laporan, tapi dipastikan memang benar-benar terealisasi.

"Misalnya sembako, itu tidak hanya sampai laporan selesai, tapi dipastikan pada objek yang menjadi sasaran menerima barangnya," kata Gufron dalam kesempatan sama.

Ketiga, pembenahan sistem pengawasan internal. Kemensos mengubah fungsi Inspektorat Jenderal sebagai pengingat, bukan sebagai pencari kesalahan. Dengan begitu, kata Gufron, setiap kesalahan bisa selesai di tingkat pengawasan internal

"Harapannya, kalau selesai di tingkat pengawasan internal, tak akan ada lagi pengawasan eksternal. Apalagi penegak hukum turun," ujar Gufron.

Keempat, menerapkan sistem reward and punishment tegas. "Kalau punish and reward tidak jalan, maka akan yang lain akan mencontoh bahwa yang salah tidak ada apa-apanya. Sebaliknya yang berprestasi tidak diberikan reward sehingga motivasi dan kinerjanya tidak terpacu," ujarnya.

Gufron menambahkan, kegiatan PAKU Integritas salah satunya ditujukan kepada jajaran Kemensos karena kementerian ini berkaitan langsung dengan layanan publik bagi rakyat banyak. Selain Kemensos, terdapat sembilan kementerian lain yang juga menerima pembekalan PAKU Integritas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika