IHRAM.CO.ID, MANAMA – Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein mengatakan negaranya tidak akan mengikuti jejak Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko yang melakukan normalisasi diplomatik dengan Israel. Isu Palestina menjadi salah satu hambatan untuk membuka hubungan resmi dengan Tel Aviv.

Hussein mengungkapkan, selain soal Palestina, sebenarnya ada banyak alasan mengapa Irak sulit melakukan normalisasi diplomatik dengan Israel. “Ini ada hubungannya dengan budaya politik dan partai politik di parlemen Irak. Ini adalah masalah yang sangat sensitif,” ujarnya.

Pada 15 September 2020, Bahrain dan UEA menandatangani perjanjian normalisasi diplomatik dengan Israel. Hal itu tercapai berkat mediasi dan dukungan AS di bawah kepemimpinan mantan presiden Donald Trump. Kesepakatan normalisasi tersebut dikenal dengan nama Abraham Accords.

Selain UEA dan Bahrain, AS pun membantu Israel melakukan normalisasi diplomatik dengan Sudan serta Maroko. Washington menghapus Sudan dari daftar negara pendukung terorisme sebagai aksi timbal balik atas kesediaannya membuka hubungan resmi dengan Tel Aviv. Kemudian terkait Maroko, sebagai balasan, AS mengakui klaim negara tersebut atas wilayah Sahara Barat yang dipersengketakan.

Palestina mengecam kesepakatan damai yang dilakukan empat negara Muslim tersebut. Menurut Palestina, apa yang dilakukan keempat negara terkait merupakan “tikaman” bagi perjuangannya memperoleh kemerdekaan.