IHRAM.CO.ID, TELAVIV--Otoritas pendudukan Israel mengaku tidak akan kembali ke Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (Unesco) di PBB dalam waktu dekat. Keputusan ini dijelaskan Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Israel Alon Ushpiz, Ahad (21/11).

Dilansir dari The New Arab, Senin (22/11), hubungan tegang Israel dengan Unesco dimulai ketika Unesco menjadi badan PBB pertama yang memberikan status "negara anggota" ke Palestina pada tahun 2011. Israel menarik keanggotaannya dari Unesco pada tengah malam 31 Desember 2018 setelah bertahun-tahun berselisih atas inklusi Palestina

AS dilaporkan menekan Israel untuk mengaktifkan kembali keanggotaannya di Unesco. Tapi Israel tetap pada keputusannya untuk tidak masuk anggota Unesco dalam waktu dekat.

“Kembalinya keanggotaan Unesco akan mempengaruhi cara masyarakat internasional memandang Otoritas Palestina dan posisi kami adalah bahwa Otoritas Palestina bukanlah sebuah negara", kata Usphiz di radio Israel.

Pengakuan Unesco atas kenegaraan Palestina mendorong Israel dan AS untuk menghentikan pembayaran kepada organisasi tersebut, sehingga kehilangan hak suara mereka pada tahun 2013.

Kedua negara akhirnya membanting pintu sepenuhnya pada 2019, di bawah mantan Presiden AS Donald Trump.

Sekarang, Presiden Joe Biden ingin AS kembali sebagai anggota pemungutan suara, sebuah langkah yang akan mengharuskan Kongres untuk membatalkan undang-undang yang melarang pendanaan organisasi PBB mana pun yang memberikan keanggotaan penuh kepada kelompok-kelompok yang tidak diakui oleh AS sebagai negara, dalam hal ini, Palestina .

Untuk membangun daya tarik politik untuk mosi tersebut, pemerintahan Biden telah menekan Israel untuk juga kembali ke Unesco. Unesco memberikan keanggotaan secara independen dari badan-badan PBB lainnya, yang sebagian besar belum mengakui Palestina sebagai negara.

Majelis Umum PBB juga secara de facto mengakui kenegaraan Palestina pada 2012 ketika meningkatkan statusnya dari "misi pengamat" menjadi "negara non-anggota". Ketegangan antara Israel dan Unesco juga mengkristal di sekitar beberapa keputusan Unesco yang mengkritik tindakan Israel untuk mengubah warisan budaya dan sejarah di wilayah Palestina dan Yerusalem Timur, yang diklaim Israel sebagai bagian dari ibu kotanya.

Pada Mei 2017, Unesco mengeluarkan resolusi yang mengkritik tindakan yang diambil oleh Israel sebagai kekuatan pendudukan agar untuk mengubah karakter dan status kota suci Yerusalem.