IHRAM.CO.ID, Oleh: Fauziah Mursid, Meilda Laveda, Muhyiddin, Novita Intan

Wakil Presiden Maruf Amin meminta pengembangan ekosistem halal yang salah satunya melalui pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) harus terus diakselerasi.

“Kita ingin semakin banyak investor dalam pengembangan KIH. Selain membangun KIH baru, kita harus optimalkan KIH yang ada,” ujar Wapres selaku Ketua Harian KNEKS saat memimpin rapat KNEKS tentang tindak lanjut berbagai program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, Kamis (25/11). 

Wapres melanjutkan seluruh program tersebut harus memiliki target capaian yang terukur, seperti implementasi sertifikasi halal UMKM dengan target jumlah UMKM yang tersertifikasi halal. Hal penting lain yang menjadi perhatian Wapres adalah ketersediaan dan akurasi data untuk menyusun berbagai kebijakan terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Untuk itu, ia sangat mendukung penyediaan Pusat Data Ekonomi Syariah (PDES), sehingga kontribusi nyata dari sektor ekonomi dan keuangan syariah terukur dengan baik. “Hal ini perlu melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait, terutama BPS, sebagai sumber pencatatan data resmi Pemerintah,” katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pengembangan industri halal menjadi fokus Indonesia, karena bukan hanya dapat menopang perekonomian tetapi juga mendorong terciptanya keadilan sosial. "Sangat penting untuk melanjutkan peluang ini dan membuat peran yang berarti dalam konteks permintaan yang terus tumbuh," ujarnya saat acara AICIF 2021 secara virtual, Rabu (17/11).

Berdasarkan Global Islamic Finance Report, total pengeluaran masyarakat dunia terhadap makanan, kosmetik, pariwisata, dan gaya hidup halal pada 2020–2021 sebesar 2,02 triliun dolar AS. Adapun nilai tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi konsumsi, kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) mengalami peningkatan. Pada 2019, kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB Indonesia sebesar 24,3 persen dan meningkat pada 2020 menjadi 24,8 persen.