DPD: Pembangunan Infrastruktur dan SDM Harus Sejalan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah akan lebih maksimal jika dibarengi peningkatan profesionalisme SDM. Oleh karena itu, LaNyalla meminta organisasi jasa konstruksi, sebagai stakeholder utama, ikut meningkatkan kualitas SDM.

Hal itu disampaikan saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) V Garda Pembangunan Nasional (GAPEKNAS) dan Munas IV Ahli Tenaga Anggota Konstruksi Infrastruktur (ATAKI) di Jakarta, Senin (29/11) lalu.

"Pembangunan infrastruktur harus dibarengi dengan peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat di dalamnya, termasuk organisasi jasa konstruksi sebagai stakeholder utama," tegas dia dalam siaran pers, Selasa (30/11).

Dengan kombinasi antara pemerataan infrastruktur dan kualitas SDM, LaNyalla optimistis return of investment dalam pembangunan infrastruktur akan lebih terukur dan memiliki kepastian. "Sehingga peningkatan kualitas SDM yang ada di GAPEKNAS dan ATAKI tidak bisa ditawar lagi. Organisasi ini harus ketat dalam menerapkan filter kualitas. Karena hanya organisasi yang kuat dan teruji yang akan mampu bertahan dan bersaing di era masa depan," tegasnya.

Menurut LaNyalla, saat ini tidak bisa lagi memakai rumus pertemanan atau yang penting ada, tetapi harus benar-benar dipastikan bahwa mereka yang terlibat dalam sebuah kegiatan perusahaan jasa konstruksi harus memenuhi semua persyaratan yang berlaku.

LaNyalla menjelaskan, kehadiran SDM yang profesional akan memastikan pembangunan infrastuktur di Indonesia berjalan dengan baik dan berkualitas. Menurut LaNyalla, ketika infrastruktur pada suatu negara lemah, hal itu berarti perekonomian berjalan secara tidak efisien.

"Lemahnya infrastruktur dapat membuat sebuah negara harus menanggung high cost economic bagi rakyat. Sebab, logistic supply chain menjadi mahal dan mobilitas sosial terhambat," tuturnya.

Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, variable infrastruktur yang kurang memadai juga berpengaruh langsung terhadap daya tarik investasi di Indonesia. "Tetapi bukan berarti dengan membangun infrastruktur lalu masalah selesai. Tidak otomatis, karena kualitas infrastruktur juga menjadi variabel penting berikutnya," tutur LaNyalla.

Menurutnya, Indonesian Infrastructure Investment mencatat bahwa infrastruktur yang kualitasnya kurang baik juga dapat menyebabkan masalah yang lebih buruk lagi. Apalagi, geografis Indonesia berada di area ring of fire atau cincin api yang potensial mengalami gempa tektonik maupun vulkanik.

Hal itu ditambah dengan variable tingginya potensi curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia yang kerap menimbulkan bencana alam. Untuk itu, LaNyalla menilai GAPEKNAS dan ATAKI harus mendukung dan ikut mengawal konsep pembangunan yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo, yaitu pembangunan Indonesia Sentris atau pemerataan pembangunan, di mana tidak lagi tersentral di Pulau Jawa, tetapi merata di seluruh pelosok Tanah Air.

"Untuk itu, penguatan organisasi GAPEKNAS dan ATAKI di daerah-daerah harus menjadi salah satu program dan rekomendasi Munas kali ini. Jangan sampai, kue pembangunan yang ada di daerah juga diberikan kepada perusahaan di Jakarta, karena perusahaan di daerah tidak siap dan tidak memenuhi persyaratan," tegas LaNyalla.

Dikatakannya, pembangunan Indonesia Sentris sudah seharusnya memberi peluang lapangan pekerjaan bagi stakeholder di daerah, termasuk di pelosok Tanah Air. "Dan, pembangunan Indonesia Sentris juga diharapkan akan membantu pemerataan ekonomi di daerah, sehingga SDM di daerah juga dapat meningkatkan taraf hidup, sekaligus meningkatkan kualitas SDM dalam konteks keahlian dan profesionalisme mereka," harap LaNyalla.

Ikuti Whatsapp Channel Republika