Wakil Ketua MUI Minta KSAD Fokus Saja Urus KKB Papua dan OPM
Anwar Abbas meminta, agar Dudung lebih berhati-hati berbiacara soal agama.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas meminta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman untuk fokus menghadapi ancaman yang berpotensi memecah kesatuan NKRI. Misalnya saja, ancaman dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Pernyataannya ini menanggapi ujaran Dudung perihal kebiasaannya berdoa seusai sholat menggunakan bahasa Indonesia karena Tuhan bukan orang Arab. Terkait hal ini, Anwar Abbas meminta agar Dudung lebih berhati-hati berbiacara soal agama.
"Saya senang KSAD bicara tentang masalah agama, tapi kalau bisa beliau jangan sampai berbuat salah dalam menafsirkan dan memahami serta menjelaskan ajaran agama Islam tersebut," kata Abbas dalam pesan elektronik, Kamis (2/12).
Abbas mengingatkan, agar jangan sampai penjelasan Dudung tentang agama Islam itu menimbulkan kontroversi dan kesalahpahaman serta kegaduhan di kalangan umat. Alangkah lebih bijak, menurutnya, agar Dudung fokus saja pada bidangnya dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.
"Saya lebih cenderung menyarankan beliau untuk lebih fokus kepada apa yang menjadi tugas utama beliau," kata Abbas menegaskan.
Misalnya, kata Abbas, dalam kondisi seperti saat ini terutama dengan adanya kelompok kekerasan bersenjata (KKB) dan separatisme di Papua. Semestinya sebagai KSAD, dia melanjutkan, Dudung lebih banyak bicara tentang hal tersebut. Terutama bagaimana caranya supaya negara bisa menumpas gerakan separatis tersebut sehingga keutuhan dan persatuan serta kesatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
"Ini penting untuk menjadi perhatian beliau karena menurut saya mumpung apinya masih kecil, maka tentara terutama KSAD harus bisa melakukan gerak cepat untuk memadamkannya. Sebab, kalau apinya sudah besar dan membesar maka tidak mustahil Papua juga akan bisa bernasib sama dengan Timor Timur dan hal itu tentu jelas sangat tidak kita inginkan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika