Indonesia Kembali Terima Bantuan Vaksin dari Belanda

Pada tahap ke-146 ini, vaksin yang diterima Indonesia sebanyak 324 ribu dosis.

AP/Rahmat Gul
Vaksin Johnson & Johnson atau vaksin Janssen (ilustrasi). Indonesia kembali menerima bantuan vaksin produksi Janssen dari pemerintah Belanda, Jumat (3/12).
Rep: Dian Fath Risalah Red: Gita Amanda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia kembali menerima bantuan vaksin produksi Janssen dari pemerintah Belanda, Jumat (3/12). Dalam kedatangan tahap ke-146 ini, vaksin yang diterima Indonesia sebanyak 324 ribu dosis.

"Atas kedatangan ini, Pemerintah Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Belanda," ujar Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi , Jumat (3/12).

Indonesia pertama kali menerima bantuan Vaksin Janssen dari Pemerintah Belanda, pada Sabtu (11/9) lalu, sebanyak 500 ribu dosis. Pemerintah Indonesia telah menerima 657 ribu dosis vaksin AstraZeneca dari pemerintah Belanda.

Pemerintah Belanda juga memberikan donasi vaksin Moderna sebanyak 819.600 dosis pada Sabtu (30/10) dan 680.400 dosis pada Rabu (10/10) lalu. Nadia menuturkan, hibah ini merupakan wujud nyata hubungan baik dan erat antara Indonesia dengan Belanda. Sekaligus bukti komitmen kedua negara untuk bahu-membahu dalam penanganan Covid-19 di dunia.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI itu menegaskan, Indonesia sejak awal sangat gencar menyuarakan kesetaraan akses vaksin. Hal ini sangat penting demi melindungi dunia dari ancaman Covid-19 yang terus bermutasi.

"Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, jika tidak ada kesetaraan akses vaksin, akan sangat sulit untuk memenuhi target vaksinasi yang dicanangkan WHO," ujarnya.

Diperkirakan, akan ada hampir 80 negara yang tidak akan dapat mencapai 40% penduduk yang divaksinasi pada akhir 2021. Indonesia sendiri, lanjut Nadia, terus menggencarkan program vaksinasi nasional, hingga ke pelosok-pelosok desa.

"Pemerintah pusat mendorong daerah-daerah terus melakukan percepatan dan perluasan vaksinasi bagi warganya. Dibantu juga dengan sejumlah instansi, seperti TNI dan Polri," ujarnya.

Selain jaminan ketersediaan stok vaksin, upaya percepatan juga dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait berita-berita tidak benar alias hoaks yang banyak beredar. Nadia menyebut, di beberapa daerah, hoaks ikut berperan memperlambat vaksinasi. Masyarakat dibuat takut dan khawatir terhadap efek vaksinasi, yang dilebih-lebihkan dan dibesar-besarkan.

"Sekali lagi pemerintah menegaskan bahwa seluruh vaksin Covid-19 yang digunakan ini aman dan berkhasiat, sudah mendapatkan izin Badan POM," tegasnya.

Di sisi lain, masih menurut dr. Nadia, peningkatan kewaspadaan juga dilakukan seiring bermunculannya kasus varian Omicron di berbagai negara. "Peningkatan kewaspadaan termasuk dengan meningkatkan lagi disiplin pelaksanaan protokol kesehatan, dan segera vaksinasi apapun jenis vaksinnya," ujarnya.


Baca Juga


Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Berita Terpopuler