Sidebar

PM Kamboja: Junta Myanmar Berhak Hadiri Pertemuan ASEAN

Monday, 06 Dec 2021 19:08 WIB
PM Kamboja: Junta Myanmar Berhak Hadiri Pertemuan ASEAN. Sebuah foto selebaran yang disediakan oleh Televisi Nasional Kamboja menunjukkan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menghadiri pertemuan virtual dengan para pemimpin dari China dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), tidak termasuk Myanmar, selama KTT ASEAN-China di Istana Perdamaian di Phnom Penh, Kamboja, 22 November 2021.

IHRAM.CO.ID, PHNOM PENH -- Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada Senin (6/12) mengatakan para pejabat junta Myanmar harus diundang ke pertemuan-pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Baca Juga


Hun Sen mengatakan dia berencana mengunjungi Myanmar untuk melakukan pembicaraan dengan penguasa militer negara itu. Posisi Myanmar sebagai anggota dari 10 negara ASEAN telah menjadi sorotan akibat kudeta yang dilakukan militer pada 1 Februari.

Pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing tidak diundang ke konferensi tingkat tinggi (KTT) tahunan para pemimpin ASEAN pada Oktober yang diselenggarakan oleh Brunei setelah para anggota ASEAN gagal mencapai sebuah konsensus. Namun, Hun Sen menyarankan saat Kamboja menjadi tuan rumah pertemuan ASEAN pada 2022, semua 10 negara anggota blok regional itu akan memiliki perwakilan yang hadir dalam pertemuan.

"Myanmar adalah anggota keluarga ASEAN maka harus memiliki hak menghadiri pertemuan," kata Hun Sen dalam komentarnya saat upacara peresmian sebuah proyek konstruksi yang didanai China.

Menteri luar negeri Myanmar yang ditunjuk militer akan mengunjungi Kamboja pada Selasa (7/12). Hun Sen mengatakan dalam sambutannya dia kemungkinan akan segera mengunjungi Myanmar.

"Kemungkinan besar saya akan mengunjungi Naypyitaw untuk bertemu dengan Jenderal Min Aung Hlaing untuk bekerja sama dengannya. Jika saya tidak bekerja sama dengan pimpinan, dengan siapa saya bisa bekerja?" ujar Hun Sen.

Hun Sen merujuk pada poin dalam Piagam ASEAN mengenai sikap untuk tidak ikut campur dalam urusan internal masing-masing. "Di bawah piagam ASEAN, tidak ada yang memiliki hak untuk mengusir negara anggota lain," katanya.

Myanmar berada dalam krisis sejak Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.

Berita terkait

Berita Lainnya