Pemkab Lumajang Mulai Petakan Tempat Relokasi Warga Terdampak Semeru

Perum Perhutani setuju lahannya digunakan untuk tempat relokasi 2.000 warga.

Republika/Thoudy Badai
Warga membawa perabotan rumah tangga yang bisa diselamatkan dari rumahnya yang hancur akibat guguran awan panas saat erupsi Gunung Semeru di Desa Curah Kobokan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Kamis (9/12).
Rep: Antara Red: Erik Purnama Putra

REPUBLIKA.CO.ID, LUMAJANG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang mulai memetakan dan mencari lokasi yang tepat untuk tempat relokasi hunian warga terdampak awan panas guguran Gunung Semeru. "Kami sudah melihat mana zona yang aman untuk dijadikan tempat relokasi bagi hunian yang rusak akibat dampak APG Gunung Semeru," kata Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperwati di Posko Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro,  Jumat (10/12).

Baca Juga


Dia mengatakan, pemkab telah menentukan beberapa titik lokasi sebagai tempat relokasi warga yang terdampak awan panas guguran (APG Gunung Semeru dan lahan yang dipilih merupakan milik Perum Perhutani. "Tentu yang berpotensi kami ajukan adalah lahan atau tanah negara dalam pengelolaan perhutani karena cukup luas dan memungkinkan untuk relokasi rumah warga," tutur Indah.

Dia menjelaskan, pemkab masih mendiskusikan beberapa titik lahan relokasi tersebut kepada Badan Geologi Kementerian ESDM untuk memastikan bahwa lokasi yang diajukan sebagai tempat relokasi benar berada dalam zona aman. Pemerintah berencana merelokasi sebanyak 2.000 rumah warga yang terdampak peningkatan aktivitas Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 mdpl ke tempat yang lebih aman.

"Secara teknis kami akan diskusikan dengan badan geologi juga, apakah lokasi-lokasi yang kami maksud untuk kami ajukan ke Perhutani dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah zona aman, sehingga bisa dijadikan tempat untuk relokasi," kata Indah.

Perum Perhutani setuju memberikan pertimbangan teknis untuk lahan hutannya dijadikan tempat relokasi bagi korban yang kehilangan tempat tinggal akibat meningkatnya aktivitas Gunung Semeru. Hal itu karena secara administrasi dan teknis tidak ada masalah. Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro pun mendukung upaya yang dilakukan pemerintah tersebut.

"Pada prinsipnya secara administrasi dan teknis tidak ada masalah, sambil menunggu usulan serta pendataan dimana lokasi-lokasi yang paling aman," kata Wahyu.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler