AS Kembali Jatuhkan Sanksi Sasar Empat Negara Asia

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi ekstensif terkait hak asasi manusia (HAM) terhadap puluhan orang dan entitas yang terkait dengan China, Myanmar, Korea Utara, dan Bangladesh pada Jumat (10/12). Pemerintahan Joe Biden pun menambahkan perusahaan intelijen buatan China SenseTime Group ke daftar hitam investasi.

Kanada dan Inggris bergabung dengan AS dalam menjatuhkan sanksi terkait pelanggaran HAM di Myanmar. Sementara Washington juga memberlakukan sanksi baru pertama terhadap Pyongyang dan menargetkan entitas militer Naypyidaw dalam tindakan menandai Hari HAM.

"Tindakan kami hari ini, terutama yang bermitra dengan Inggris dan Kanada, mengirimkan pesan bahwa negara-negara demokrasi di seluruh dunia akan bertindak melawan mereka yang menyalahgunakan kekuasaan negara untuk menimbulkan penderitaan dan penindasan," kata Wakil Menteri Keuangan Wally Adeyemo dalam sebuah pernyataan.

Departemen Keuangan AS pada Jumat menambahkan perusahaan kecerdasan buatan China SenseTime ke daftar perusahaan kompleks industri militer China. AS menuduhnya telah mengembangkan program pengenalan wajah yang dapat menentukan etnis target, dengan fokus khusus pada mengidentifikasi etnis Uighur.

Keputusan ini menempatkan perusahaan akan jatuh di bawah larangan investasi bagi investor AS. SenseTime hampir menjual 1,5 miliar saham dalam penawaran umum perdana (IPO). Setelah berita tentang pembatasan Treasury awal pekan ini, dua orang yang mengetahui langsung masalah tersebut mengungkap perusahaan mulai membahas nasib penawaran 767 juta dolar AS yang direncanakan dengan bursa saham Hong Kong.

SenseTime pada Sabtu (11/12) sangat menentang penunjukan dan tuduhan yang dibuat sehubungan dengan itu dengan menyebutnya tuduhan tidak berdasar. "Kami telah mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan bisnis kami dalam semua hal yang material di yurisdiksi tempat kami menjalankan bisnis," kata perusahaan itu.

Kedutaan Besar China di Washington mengecam tindakan AS itu sebagai campur tangan serius dalam urusan dalam negeri China. "Pelanggaran berat terhadap norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional," katanya.

Juru bicara Kedutaan China Liu Pengyu menuding tindakan tersebut akan membahayakan hubungan China-AS. Dia pun mendesak Washington untuk membatalkan keputusan tersebut.

Departemen Keuangan menjatuhkan sanksi pada dua entitas militer Myanmar dan sebuah organisasi yang menyediakan cadangan untuk militer. Salah satu entitas yang ditargetkan adalah Direktorat Industri Pertahanan pembuat senjata untuk militer dan polisi yang telah digunakan dalam penumpasan brutal terhadap penentang kudeta militer 1 Februari.

AS juga menargetkan empat menteri kepala daerah termasuk Myo Swe Win yang mengepalai pemerintahan junta di wilayah Bago. Departemen Keuangan mengatakan setidaknya 82 orang tewas dalam satu hari pada April.

Organisasi aktivis Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) mencatat junta militer telah membunuh 1.300 orang dalam upaya menghancur semua oposisinya. Organisasi Global Witness mengatakan langkah-langkah negara Barat gagal mengincar industri gas alam, sumber utama junta untuk mendapatkan mata uang asing. "Tidak berdampak secara material pada keuntungan junta militer," kata organisasi itu.

Kanada memberlakukan sanksi terhadap empat entitas yang berafiliasi dengan pemerintah militer Myanmar, sementara Inggris memberlakukan sanksi baru terhadap militer. Myanmar terjerumus ke dalam krisis ketika militer menggulingkan pemimpin Aung San Suu Kyi dan pemerintahnya pada 1 Februari silam.

Departemen Keuangan juga memasukkan Kantor Kejaksaan Pusat Korea Utara ke daftar hitam. Keputusan ini bersama dengan mantan menteri jaminan sosial dan baru-baru ini menugaskan Menteri Angkatan Bersenjata Rakyat Ri Yong Gil. Keputusan itu menargetkan universitas Rusia untuk memfasilitasi ekspor pekerja dari Korea Utara.

Departemen Luar Negeri AS juga melarang 12 orang bepergian ke AS. Mereka termasuk pejabat di China, Belarusia, dan Sri Lanka.

Langkah-langkah terbaru Biden terhadap beberapa negara ini adalah yang terbaru dari serangkaian sanksi yang bertepatan dengan pertemuan demokrasi virtual dua hari. Biden mengumumkan inisiatif untuk meningkatkan demokrasi di seluruh dunia dan mendukung undang-undang pro-demokrasi di AS.

Biden mengatakan komitmen yang dibuat oleh beberapa dari lebih dari 100 pemimpin dunia di pertemuan akan mendorong balik terhadap meningkatnya otokrasi di seluruh dunia, memerangi korupsi, dan mempromosikan hak asasi manusia. "Ini akan membantu benih lahan subur bagi demokrasi untuk berkembang di seluruh dunia," ujarnya dalam pidato penutupan pertemuan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika