Komisi IV DPR Kunjungi Balai Taman Nasional Gunung Merapi

Kunjungan ke TNGM untuk mendapat gambaran permasalahan terkait konservasi

Wihdan Hidayat / Republika
Pintu masuk Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) melakukan kunjungan kerja spesifik ke Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). ilustrasi
Red: Gita Amanda

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) melakukan kunjungan kerja spesifik ke Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), Hargobinangun, Kabupaten Sleman. Ini dilakukan untuk melaksanakan fungsi pengawasan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (11/12).

Baca Juga


Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi IV DPR I Made Urip mengatakan kunjungan ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kemitraan konservasi dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, terutama di TNGM. Selain itu juga untuk menampung aspirasi kelompok masyarakat di Kabupaten Sleman dalam melaksanakan kegiatan konservasi di sekitar TNGM.

"Dengan informasi dari para pemangku kepentingan, diharapkan kunjungan ini dapat memberikan hasil berupa rekomendasi terbaik untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi berwenang terkait," katanya.

Menurut dia, permasalahan yang sering timbul dalam pengelolaan kawasan konservasi adalah seringnya berbenturan dengan kepentingan masyarakat dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya keberadaan kawasan konservasi. Masyarakat yang sebelum penetapan kawasan merasa berhak untuk memanfaatkan lahan yang mereka garap yang saat penetapan kawasan merupakan kawasan konservasi.

"Oleh karena itu, untuk meminimalisir potensi konflik di lapangan perlu diatur pembangunan kehutanan yang berbasis masyarakat dan memberikan ruang bagi kepentingan masyarakat," katanya.

Kepala Balai TNGM Karyadi mengatakan kunker spesifik tersebut bertema khusus yaitu kemitraan konservasi, bioprospeksi, konservasi Anggrek dan restorasi berbasis genetik.Pelaksanaan tugas dan dan fungsi pengelolaan Kawasan Konservasi TNGM yaitu dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kemitraan Konservasi bersama masyarakat sekitar kawasan.

"Jumlah luasan PKS kemitraan konservasi adalah 345,76 hektare, sedangkan masyarakat penerima akses adalah 1.007 kepala keluarga (KK,)," katanya.

Ia mengatakan, untuk pelestarian Anggrek dan restorasi berbasis genetik, Balai TNGM sudah melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak seperti lembaga litbang hingga masyarakat. Kerja sama yang dilakukan dengan masyarakat yaitu melibatkan Forum Peduli Lingkungan Pecinta Alam Merapi (FPL Palem).

"Peran FPL Palem dalam konservasi tumbuhan lokal Merapi di antaranya yaitu identifikasi pohon induk Sarangan di Kawasan TNGM, uji coba perbanyakan vegetatif dengan stek pucuk maupun biji Sarangan, serta uji coba perbanyakan dengan cangkok hormon," katanya.

Karyadi mengatakan, untuk konservasi anggrek, Balai TNGM dan FPL Palem telah melakukan identifikasi, koleksi, labelisasi, pemeliharaan dan perbanyakan jenis Anggrek Merapi yang telah mencapai 70 spesies.

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa yang menyambut rombongan Komisi IV DPR mengatakan TNGM merupakan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Sleman dengan menghadirkan keindahan alam Gunung Merapi. "Posisi Kabupaten Sleman berada di kawasan paling utara dan memiliki luas 18 persen dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta," katanya.

Ia berharap upaya konservasi yang telah dilakukan oleh Balai TNGMterus didukung oleh masyarakat di Kabupaten Sleman. "Suatu kehormatan Sleman ditunjuk sebagai tempat kunjungan kerja spesifik ini. Saya berharap saran, masukan, serta dukungan untuk pengelolaan TNGM yang lebih baik ke depan," katanya.

sumber : antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler