Respons Uni Eropa dan Ancaman Rudal Rusia
IHRAM.CO.ID, Oleh: Fergie Nadira, Kamran Dikarma
JAKARTA -- Pertemuan menteri luar negeri Uni Eropa (UE) di Brussel akan fokus pada pencegahan agresi Rusia terhadap Ukraina. "Berkumpulnya personel militer Rusia di dan sekitar Ukraina akan menjadi agenda utama yang dibahas para menteri luar negeri Uni Eropa,"kata Josep Borrell dalam perjalanannya ke pertemuan tersebut.
Dia menambahkan kalau Uni Eropa siap untuk memberlakukan sanksi serius terhadap Rusia jika konflik meningkat. “Kami akan mengirimkan sinyal yang jelas bahwa setiap agresi terhadap Ukraina akan menimbulkan kerugian besar bagi Rusia, tetapi sekarang kami berusaha melakukan yang terbaik untuk mencegah hal ini terjadi,” kata Borrell, menekankan bahwa para menteri luar negeri Uni Eropa menolak agresi Rusia.
Terpisah, Presiden Rusia Vladimir Putin meminta jaminan Barat bahwa Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) tidak akan melakukan ekspansi lebih lanjut ke Ukraina. Menurutnya, langkah semacam itu menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan Moskow.
Dalam percakapan via telepon dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Senin (13/12), Putin menekankan perlunya segera memulai negosiasi guna menyusun perjanjian hukum internasional yang akan mencegah keberlanjutan ekspansi NATO ke arah timur. Hal itu termasuk penyebaran senjata di negara-negara tetangga Rusia, terutama Ukraina.
Putin mengatakan Rusia akan segera menyerahkan rancangan dokumen yang menguraikan tuntutannya. Sementara, Boris Johnson, seperti beberapa pemimpin Barat lainnya, memperingatkan Rusia agar tak menyerang Ukraina.
“(Johnson) menyatakan keprihatinan mendalam Inggris atas pembangunan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina, dan menegaskan kembali pentingnya bekerja melalui saluran diplomatik untuk mengurangi ketegangan dan mengidentifikasi solusi yang tahan lama,” kata kantor perdana menteri Inggris dalam sebuah pernyataan.
Johnson pun menekankan komitmen Inggris terhadap integritas dan kedaulatan teritorial Ukraina. “Memperingatkan bahwa setiap tindakan destabilisasi akan menjadi kesalahan strategis yang akan memiliki konsekuensi signifikan,” kata kantor perdana menteri Inggris.