IHRAM.CO.ID, WASHINGTON — Pejabat AS dan PBB akan diizinkan untuk melakukan beberapa transaksi bisnis dengan Taliban tanpa rasa takut akan sanksi. Izin ini diberikan untuk mencegah krisis kemanusiaan di Afghanistan .

Pengecualian Washington ini diumumkan pada Rabu (22/12), yang diharapkan dapat membuka jalan bagi pembayaran PBB yang menyerahkan sekitar 6 juta dolar kepada Taliban untuk keamanan.

Rencana PBB untuk mensubsidi upah dan makanan staf Kementerian Dalam Negeri yang menjaga fasilitasnya dilaporkan oleh Reuters pada hari Selasa. Proposal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang apakah pembayaran akan bertentangan dengan sanksi AS.

Selama bertahun-tahun, Washington telah menetapkan Taliban sebagai kelompok teroris. Washington juga memerintahkan aset mereka untuk dibekukan dan melarang orang Amerika melakukan bisnis dengan kelompok Taliban.

Pada Rabu (22/12), Departemen Keuangan mengeluarkan tiga lisensi umum yang bertujuan untuk mengurangi aliran bantuan. Dua di antaranya mengizinkan pejabat AS dan organisasi internasional tertentu, seperti PBB, untuk terlibat dalam transaksi yang melibatkan Taliban atau Jaringan Haqqani untuk bisnis resmi.

Izin ketiga memberikan perlindungan kepada organisasi non-pemerintah dari sanksi AS untuk mengerjakan kegiatan tertentu, termasuk proyek kemanusiaan, dengan salah satu kelompok. Seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan, Taliban harus mengambil tindakan untuk mencegah ekonomi Afghanistan dari kemerosotan lebih lanjut.

“Apa yang dapat kami coba lakukan, apa yang akan kami kerjakan, adalah untuk mengurangi krisis kemanusiaan dengan memberikan sumber daya kepada orang-orang Afghanistan, dan lisensi umum ini akan memungkinkan kami untuk mengizinkan organisasi yang melakukan pekerjaan ini untuk melakukan dengan tepat,” kata pejabat itu.

Keputusan itu dikritik oleh Perwakilan Michael McCaul, Republikan paling senior di Komite Urusan Luar Negeri DPR AS. Pengecualian itu menurutnya dapat mengakibatkan penggunaan dana pembayar pajak Amerika untuk memberi penghargaan, melegitimasi, dan memungkinkan Taliban yang sama yang mengambil alih kekuasaan dengan paksa dan tidak menunjukkan minat untuk mematuhi norma-norma internasional.

Krisis ekonomi Afghanistan dimulai setelah Taliban merebut kekuasaan pada Agustus lalu, ketika bekas pemerintah yang didukung barat runtuh dan pasukan AS terakhir mundur. Washington dan donor lainnya memotong bantuan keuangan, lebih dari 9 miliar dolar aset mata uang Afghanistan dibekukan.

PBB mengatakan hampir 23 juta orang, sekitar 55 persen dari populasi menghadapi kelaparan ekstrem, dengan sekitar sembilan juta orang berisiko kelaparan saat musim dingin berlangsung.

"Kami akan terus mendukung upaya mitra kami untuk meningkatkan bantuan dan memberikan bantuan yang diperlukan selama momen kebutuhan khusus ini," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.

Dalam upaya terpisah untuk mengatasi krisis, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang membebaskan donor, kelompok bantuan dan lembaga keuangan yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan dari pembekuan aset PBB pada para pemimpin Taliban dan entitas terkait.

“Pengecualian itu semata-mata untuk penyediaan bantuan kemanusiaan dan kegiatan lain yang mendukung kebutuhan dasar manusia di Afghanistan yang akan ditinjau dewan dalam satu tahun,” kata Jeffrey DeLaurentis, penasihat senior misi AS untuk PBB.