DPR Minta Pemerintah Hapus Premium-Pertalite Secara Bertahap

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno mengatakan, rencana penghapusan Premium dan Pertalite oleh pemerintah memang sudah dibahas. Namun diingatkannya, agar penghapusannya dilakukan secara bertahap.

"Premium dan Pertalite itu, khususnya Premium itu perlu dilakukan penghapusan secara progresif. Jadi bertahap, tidak sekaligus, supaya tidak menimbulkan gejolak di masyarakat," ujar Eddy saat dihubungi, Jumat (24/12).

Eddy menjelaskan, penggunaan bahan bakar dengan oktan yang lebih tinggi itu merupkan sebuah keniscayaan. Karena saat ini, sudah banyak produsen kendaraan bermotor yang bahan bakarnya menggunakan oktan yang lebih tinggi.

"Sehingga tidak lagi menggunakan bahan bakar Premium," ucap Eddy.

Di samping itu, penghapusan Premium dan Pertalite merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan lingkungan. Namun penerapannya nanti, diharapkan dilakukan secara bertahap agar tak menimbulkan polemik.

"Ini kami rasakan dan kami pesan kepada Pertamina, satu jangan sampai menimbulkan gejolak bahwa pengurangan ini harus dilakukan secara bertahap," kata Eddy.

"Kedua berikan insentif kepada masyarakat agar masyarkat itu terherak untuk menggunakan bahan bakar dengan oktan yang lebih tinggi," sambung Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

PT Pertamina (Persero) masih menunggu keputusan resmi pemerintah soal penghapusan Premium dan Pertalite dari pasaran. Corporate Secretary Subholding Commercial And Trading, Irto Ginting menjelaskan keputusan penghapusan premium merupakan kewenangan pemerintah. 

Hingga saat ini, kata Irto, Pertamina tetap akan melaksanakan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah. "Kami akan menyiapkan BBM yang sesuai dengan penugasan yang diberikan," ujar Irto saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (23/12).

Ikuti Whatsapp Channel Republika