AS Tunjuk Utusan untuk Perjuangkan Hak Perempuan Afghanistan

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat pada Rabu (29/12) menunjuk seorang utusan untuk membela hak-hak perempuan Afghanistan. AS meningkatkan upaya di saat Taliban menggerakkan pembatasan.

AS menunjuk Rina Amiri, seorang ahli mediasi AS kelahiran Afghanistan yang bertugas di Departemen Luar Negeri di bawah mantan presiden Barack Obama. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengumumkan Amiri akan mengambil peran sebagai utusan khusus untuk perempuan, anak perempuan, dan hak asasi manusia Afghanistan.

Beberapa bulan setelah Amerika Serikat mengakhiri perang 20 tahun di Afghanistan, Blinken mengatakan Amiri akan membahas masalah-masalah yang sangat penting baginya dan pemerintahan Presiden Joe Biden lainnya. "Kami menginginkan Afghanistan yang damai, stabil dan aman, di mana semua warga Afghanistan dapat hidup dan berkembang dalam inklusivitas politik, ekonomi dan sosial," kata Blinken dalam sebuah pernyataan, dilansir di The New Arab, Kamis (30/12).

Taliban memberlakukan atribut Islam ultra-keras di Afghanistan selama rezim mereka berkuasa pada 1996-2001, termasuk melarang perempuan bekerja dan anak perempuan dari pendidikan. Namun, rezim Taliban kemudian digulingkan oleh invasi AS.

Meskipun Taliban berjanji untuk bertindak berbeda setelah kembali mengambil alih Afghanistan pada Agustus lalu, namun banyak perempuan masih dilarang kembali bekerja. Sebagian besar anak perempuan terputus dari sekolah menengah.

Pada Ahad lalu, Taliban mengatakan wanita tidak akan diizinkan melakukan perjalanan jarak jauh tanpa pendamping pria atau mahram mereka. Kementerian Pemberdayaan Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan sebelumnya meminta saluran televisi berhenti menayangkan drama dan sinetron yang menampilkan aktor wanita.

Meskipun tidak melarang jurnalis televisi wanita, namun kepemimpinan Taliban meminta mereka untuk mengenakan jilbab. Kelompok-kelompok perempuan Afghanistan terus berbicara, termasuk melalui protes publik yang sporadis. Soal penunjukan Amiri, juru bicara kantor politik Imarah Islam Afghanistan Mohammad Naeem mengatakan orang asing tidak dapat menyembuhkan luka rakyat Afghanistan.

"Jika mereka bisa, mereka akan melakukannya dalam 20 tahun ini," kata Naeem.

Dia lantas menolak menghubungkan bantuan dengan hak asasi manusia. "Kami menginginkan bantuan tanpa syarat bagi rakyat kami dalam hal nilai-nilai Islam dan kepentingan nasional kami," ujarnya.

Sesaat sebelum pengangkatannya, Amiri menulis di Twitter soal Taliban. "Saya bertanya-tanya bagaimana mereka yang dipulihkan Taliban dengan meyakinkan dunia bahwa mereka telah berevolusi menjelaskan pemulihan kembali kebijakan regresif dan kejam Taliban terhadap perempuan."

Amiri meninggalkan Afghanistan sebagai seorang anak-anak, dan keluarganya menetap di Kalifornia. Dia menjadi blak-blakan tentang warga Afghanistan yang hidup di bawah kekuasaan Taliban, terutama wanita, saat masih menjadi pelajar saat serangan 11 September memicu perang AS.

Amiri kemudian menjadi penasihat Richard Holbrooke, diplomat tinggi AS yang tugas terakhirnya di Afghanistan dan Pakistan dan juga bekerja dengan PBB. Dalam sebuah esai baru-baru ini, Amiri menyerukan keterlibatan diplomatik yang berprinsip namun pragmatis dengan Taliban sambil terus menunda pengakuan diplomatik.

"Amerika Serikat dan Eropa juga harus melampaui batas keterlibatan dengan Taliban untuk tujuan mengevakuasi warga dan sekutu mereka dan mengkoordinasikan akses kemanusiaan," tulia Amiri di Foreign Affairs pada September, saat di New York University.

"Bantuan kemanusiaan saja tidak akan mencegah keruntuhan ekonomi atau mencegah radikalisasi dan ketidakstabilan lebih lanjut."

Sementara itu, Amiri juga meragukan warga Afghanistan, yang sebagian besar lahir setelah rezim terakhir Taliban akan menerima kembali perlakuan terhadap perempuan sebelumnya. Dia mengatakan negara itu telah menginternalisasi kemajuan dan perubahan budaya selama 20 tahun terakhir.

Dalam sebuah surat bulan lalu kepada Biden, 24 wanita yang bertugas di Senat AS mendesak Biden mengembangkan rencana antar-lembaga untuk mendukung hak-hak perempuan Afghanistan. Sebelumnya, pembuat kebijakan AS memang kerap menyoroti perlakuan terhadap perempuan ketika presiden saat itu George W. Bush memerintahkan invasi.

Biden adalah seorang kritikus lama perang terpanjang Amerika. Dalam percakapan berapi-api dengan Holbrooke yang diceritakan dalam biografi George Packer dari diplomat tersebut, Biden yang menjabat wakil presiden saat itu dikutip berteriak kepadanya, "Saya tidak mengirim anak laki-laki saya kembali ke sana untuk mempertaruhkan nyawanya demi hak-hak perempuan!"

Taliban melarang perempuan Afghanistan melakukan perjalanan jauh, kecuali didampingi oleh kerabat laki-laki. Taliban bahkan melarang taksi mengangkut perempuan ke tempat lain selain jarak dekat.

Aturan ini dikeluarkan oleh Kementerian Promosi Kebajikan dan Pencegahan Wakil, juga meminta semua pemilik kendaraan menawarkan tumpangan hanya kepada para wanita yang mengenakan jilbab islami. "Perempuan yang bepergian lebih dari 45 mil (72 kilometer) tidak boleh ditawari tumpangan jika mereka tidak ditemani oleh anggota keluarga dekat," kata juru bicara kementerian Sadeq Akif Muhajir, dilansir dari Alaraby, Senin (27/12).

Aturan ini beredar di jaringan media sosial, beberapa minggu setelah kementerian meminta saluran televisi Afghanistan berhenti menampilkan drama dan sinetron yang menampilkan aktris. Muhajir mengatakan jilbab juga akan diwajibkan bagi wanita yang hendak menggunakan transportasi.

Jilbab yang dimaksudkan bukan hanya sekadar menutup rambut, tetapi juga termasuk menggunakan cadar. Kementerian juga meminta wartawan TV wanita mengenakan jilbab saat presentasi. Selain itu, kementerian juga meminta orang berhenti menyetel musik di kendaraan mereka.

Sejak mengambil alih kekuasaan pada Agustus, Taliban telah memberlakukan berbagai pembatasan pada perempuan dan anak perempuan. Meskipun diawal janji pemerintahannya, aturan yang lebih lembut akan diberlakukan dibandingkan ketika mereka berkuasa pada 1990-an.

Di beberapa provinsi, otoritas Taliban setempat telah dibujuk untuk membuka kembali sekolah, tetapi banyak anak perempuan masih tetap terputus dari pendidikan menengah. Awal bulan ini, Taliban mengeluarkan dekrit atas nama pemimpin tertinggi mereka yang menginstruksikan pemerintah untuk menegakkan hak-hak perempuan. Keputusan itu tidak menyebutkan akses anak perempuan ke pendidikan.

https://english.alaraby.co.uk/news/us-names-envoy-step-fight-afghan-womens-rights

Ikuti Whatsapp Channel Republika