PPKM Kota Cirebon Jadi Level 2 Padahal Nol Kasus Covid-19

Rendahnya angka penulusuran atau tracing jadi penyebab Cirebon jadi PPKM Level 2.

lilis sri handayani
Seorang pengunjung sedang mengakses aplikasi Peduli Lindungi saat hendak memasuki salah satu mal di Kota Cirebon. PPKM di Kota Cirebon saat ini berada pada Level 2. (ilustrasi)
Red: Andri Saubani

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Jawa Barat Agus Mulyadi mengatakan status pemberlakuan pemberantasan kegiatan masyarakat (PPKM) kembali ke level 2 dikarenakan penelusuran (tracing) yang dilaporkan di bawah 14. Padahal Kota Cirebon saat ini nol kasus Covid-19.

Baca Juga


"Karena (di Kota Cirebon) nol kasus Covid-19, maka tracing tidak ada," kata Agus di Cirebon, Rabu (5/1).

Agus mengatakan, pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 01/2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali bahwa Kota Cirebon, Jawa Barat, masuk dalam PPKM level 2. Masuknya Kota Cirebon ke level 2 itu kata Agus, dikarenakan adanya beberapa indikator dalam penilaian, apakah suatu daerah itu masuk PPKM level, 1, 2, 3, maupun 4.

Di antara indikator yang ada itu, testing, penelusuran (tracing) dan perawatan (treatment), selain itu ada pula kaitannya dengan vaksinasi Covid-19. "Indikator leveling dinamis. Khususnya penelusuranmempengaruhi leveling, kalaudi bawah 14 orang yang kontak erat dianggapterbatas," ujarnya.

Menurutnya, penelusuran menjadi salah satu penentu penilaian tingkatkan level PPKM di daerah. Saat ini di Kota Cirebon tidak ada penambahan kasus positif Covid-19, keterisian tempat tidur rumah sakit stabil, hingga tingkat kematian nol. Namun, karena penelusuran kurang, maka yang sebelumnya Kota Cirebon berada pada level 1, kini turun ke level 2.

Agus menambahkan akan berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya tentang keputusan Kota Cirebon jadi level 2, dan akan mencari tahu tentang jumlah penelusuran yang sudah dilakukan. Padahal, Pemkot gencar melakukan penelusuran terhadap masyarakat yang hendak melakukan perjalanan dan beraktivitas.

"Kalau penelusuran kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan itu tercatat, hasilkita harusnya bisa lebih tinggi. Nanti kita coba evaluasi dan minta Dinas Kesehatan (Dinkes), apakah penelusuran kita nol atau ada input yang belum masuk," katanya.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
Berita Terpopuler