Bank Dunia Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Global 2022

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Ekonomi global berada di jalur untuk tumbuh dengan direvisi turun menjadi 4,1 persen tahun ini di tengah gelombang baru pandemi, meningkatnya inflasi dan berlanjutnya kemacetan rantai pasokan. Dalam Prospek Ekonomi Global terbarunya yang dirilis pada Selasa (11/1/2022), Bank Dunia menyebut prospek global dibayangi oleh berbagai risiko penurunan, termasuk wabah COVID-19 yang diperbarui karena varian virus baru, kemungkinan ekspektasi inflasi yang tidak terkendali dan tekanan keuangan dalam konteks tingkat utang yang mencapai rekor tertinggi. 

Setelah rebound ke sekitar 5,5 persen pada 2021, pertumbuhan global diperkirakan akan melambat tajam menjadi 4,1 persen pada 2022, laporan tersebut mencatat. Proyeksi terbaru untuk 2021 dan 2022 masing-masing 0,2 poin persentase lebih rendah dari perkiraan Juni.

Ekonomi AS diperkirakan tumbuh sebesar 5,6 persen pada 2021, dan moderat menjadi 3,7 persen tahun ini. Ekonomi China diperkirakan tumbuh 8,0 persen pada 2021, dan melambat menjadi 5,1 persen tahun ini.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia di dalam laporan tersebut justru meningkat dari 3,7 persen pada 2021 menjadi 5,3 persen pada 2022.

Laporan tersebut menyoroti bahwa pandemi COVID-19 telah meningkatkan ketimpangan pendapatan global, sebagian membalikkan kenaikan yang dicapai selama dua dekade sebelumnya. Pada 2023, output tahunan diperkirakan akan tetap di bawah tren pra pandemi di semua wilayah emerging market dan ekonomi berkembang (EMDE), berbeda dengan negara maju, di mana kesenjangan diproyeksikan akan tertutup.

"Di negara-negara emerging market dan ekonomi berkembang, terutama di negara-negara kecil dan negara-negara yang rapuh dan dilanda konflik, output dan investasi akan tetap berada di bawah tren pra-pandemi, karena tingkat vaksinasi yang lebih rendah, kebijakan fiskal dan moneter yang lebih ketat, dan bekas luka yang lebih persisten dari pandemi," tulis laporan itu.

Organisasi pembangunan yang berbasis di Washington itu menyerukan peluncuran global yang cepat dari vaksinasi dan melipatgandakan reformasi peningkatan produktivitas, yang dapat membantu menurunkan ketidaksetaraan antar negara. Bukti awal menunjukkan bahwa pandemi juga menyebabkan ketidaksetaraan pendapatan di dalam negeri agak meningkat di EMDE karena kehilangan pekerjaan dan pendapatan yang parah di antara kelompok populasi berpenghasilan rendah, menurut laporan itu.

Selain meningkatnya ketimpangan pendapatan di seluruh dan di dalam negara, laporan tersebut menguraikan dua "tantangan menakutkan" lainnya bagi banyak negara berkembang, yaitu ketidakseimbangan makroekonomi telah mencapai proporsi yang "belum pernah terjadi sebelumnya", dan dunia sedang mengalami fase "ketidakpastian yang luar biasa".

Pengeluaran di negara-negara berkembang melonjak untuk mendukung kegiatan ekonomi selama krisis, tetapi banyak negara sekarang menghadapi rekor tingkat utang luar negeri dan domestik, kata laporan itu.

"Menambahkan risiko terkait utang ini adalah potensi suku bunga yang lebih tinggi, sulit untuk memprediksi seberapa cepat suku bunga akan naik karena negara-negara maju memperlambat ekspansi mereka dalam kebijakan moneter," kata Presiden Grup Bank Dunia David Malpass.

"Dengan kebijakan fiskal dan moneter di wilayah yang belum dipetakan, implikasi untuk nilai tukar, inflasi, keberlanjutan utang, dan pertumbuhan ekonomi tidak mungkin menguntungkan bagi negara berkembang," lanjut Malpass.

Laporan tersebut mencatat bahwa prospek jangka pendek untuk inflasi global terutama lebih tinggi dari yang dibayangkan sebelumnya, karena kebangkitan kembali pandemi, harga makanan dan energi yang lebih tinggi, dan gangguan pasokan yang lebih "berbahaya".

Memperhatikan bahwa meningkatnya ketidaksetaraan dan tantangan keamanan "sangat berbahaya" bagi negara-negara berkembang, kepala Bank Dunia mengatakan menempatkan lebih banyak negara pada jalur pertumbuhan yang menguntungkan memerlukan tindakan internasional terpadu dan serangkaian tanggapan kebijakan nasional yang komprehensif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika