IHRAM.CO.ID,  JAKARTA -- Konsul Jenderal (Konjen) RI Eko Hartono mengonfirmasi terkait perubahan sistem atau rencana haji yang semula dipegang muassassah beralih ke syarikah. Namun, ia menyebut konsep ini masih dalam rencana dan belum ada kepastian kapan akan dilaksanakan.

"Syarikah atau perusahaan yang diberi izin operasional di lapangan atas mandat dari muassassah. Nantinya rencana haji seperti itu, swastanisasi. Seperti agen travel," ujar dia saat dihubungi Republika, Jumat (14/1).

Dengan adanya perubahan ini, ia menyebut nantinya pelaksanaan haji akan bersifat bisnis ke bisnis atau 'B to B'. Hal tersebut berpengaruh pada harga atau biaya haji.

"Ini masih dalam rencana Saudi. Sejauh ini belum tahu persis apakah akan benar-benar dijalankan. Tapi dengan melihat umroh ini, sepertinya akan berjalan seperti itu. Ini latihan," lanjut dia.

Sehubungan dengan jamaah umrah, Konjen Eko mengatakan jamaah yang berangkat pertama kali pada 8 Januari lalu telah berada di Makkah dan menjalankan ibadah. Mereka semua dikatakan sehat dan telah menyelesaikan masa karantinanya.

Sebanyak 414 jamaah yang berangkat itu disebut tinggal melaksanakan shalat lima waktu di Masjidil Haram. Rencananya, mereka akan kembali ke Jakarta tanggal 16 Januari.

"Walaupun banyak yang sepuh, tapi semangat dan kesehatan mereka hebat. Alhamdulillah semua sehat," ucapnya.

Perihal perubahan sistem dari muassassah ke syarikah sendiri sempat dibahas dalam rapat kerja (raker) antara Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR/RI, Kamis (13/1). Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief, menyebut dirinya telah mendapat informasi terkait perubahan sistem dari muassassah ke Syarikah.

"Terkait perubahan dari muassassah ke syarikah, ini sudah dipresentasikan konsepnya waktu kami berkunjung ke Saudi kemarin. Kelihatannya, bulan ini dalam proses transisi. Tapi ini belum official dari Saudi," ujar dia saat itu.

Adapun untuk perubahan ini, ia berharap Kemenag bersama Komisi VIII bisa melakukan penjajakan lebih lanjut saat melakukan kunjungan ke Arab Saudi.

Jika Kerajaan Saudi betul mengubah sistem panduan atau pelaksanaan haji dari muassassah ke syarikah, ia menyebut nantinya hal ini tidak lagi di bawah Kementerian Haji dan Umrah, tetapi juga menjadi bagian dari Kementerian Perdagangan Saudi.