Presiden: Jangan Ada Anggapan Pembangunan IKN Merusak Hutan

70 persen area IKN ditargetkan sebagai area hijau.

Tangkapan layar
Maket Istana Kepresidenan di Nusantara yang menjadi ibu kota negara baru yang sekarang masuk wilayah Sepaku, Kabupaten Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur.
Red: Indira Rezkisari

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menekankan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan upaya pemerataan infrastruktur, ekonomi, dan keadilan sosial. Pembangunan IKN juga akan tetap memperhatikan penghijauan di wilayah tersebut.

"Jangan sampai ada sebuah anggapan kita ke sana untuk merusak hutan," kata Presiden dalam acara peresmian Nasdem Tower, seperti dipantau secara virtual, Selasa (22/2/2022).

Gagasan pembangunan dan pemindahan IKN tersebut adalah menerapkan 70 persen area harus menjadi area hijau, tegasnya. Selanjutnya, 80 persen kendaraan yang ada atau mobilitas dari satu tempat ke tempat lain harus didukung oleh transportasi publik, bukan mobil pribadi.

Sementara dari sisi pemakaian energi, sebanyak 80 persen lebih akan menggunakan energi hijau dari hydropower yang akan dibangun di Sungai Kayan, Kalimantan Utara. "Sehingga di ibu kota baru, dari satu titik ke titik lain, itu diperkirakan oleh city planner-nya memakan waktu 10 menit. Jadi ini ten minutes city. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, semuanya 10 menit," jelasnya.

Presiden juga mengatakan para pejalan kaki, pengguna sepeda, dan pengguna transportasi umum akan mendapat prioritas utama di ibu kota baru, yang mengusung konsep smart forest city. "Banyak hijaunya dan banyak hutannya. Semuanya dikelola dengan teknologi modern, baik transportasi, sistem pengairan, sistem kelistrikan, infrastruktur, komunikasi, pelayanan publik," ujarnya.

Kondisi tanah di ibu kota yang dinamakan Nusantara, di Kalimantan Timur, adalah perbukitan. Oleh karena itu,desain pembangunan IKN juga menyesuaikan dari bukit dan permukaan tanah yang ada, katanya. Selain itu, area tepian air juga akan dibuat secara alamiah, dengan tetap menjaga ekosistem hutan yang ada saat ini.

Pemerintah, tambahnya, juga akan merehabilitasi beberapa ekosistem hutan yang rusak. "Yang kita pakai ini 256.000 hektare. Nantinya, kurang lebih 50.000 hektare itu yang dipakai, sisanya 200.000 adalah memang dibiarkan sebagai hutan hijau. Yang jelek akan kita perbaiki, yang tidak baik akan kita perbaiki, dan yang kita bangun di sana adalah nursery, tempat persemaian, pembibitan pohon, yang produksinya setahun kurang lebih 20 juta bibit atau benih," katanya.

Presiden menyampaikan, berdasarkan laporan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, pembangunan nursery itu saat ini sudah hampir selesai. "Artinya yang kita kedepankan memang sebuah kota yang sangat ramah lingkungan," ujarnya.

Baca Juga


sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler